Ekonomi RI Kuartal III Tumbuh di Bawah 5 Persen, Airlangga Hartarto: Siklus Musiman

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tak sampai 5 persen disebabkan oleh faktor musiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 4,95 persen secara year on year (yoy) pada kuartal III tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari kuartal III-2023 yang sebesar 4,94 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 sebesar 5,05 persen.

“Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal ketiga cenderung seperti itu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024), dikutip dari CNN Indonesia.

Meski demikian, ia optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal tetap berada di atas 5 persen. Dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan perekonomian bisa tumbuh 5,2 persen. Optimisme ini muncul sebab secara kumulatif periode Januari-September 2024, perekonomian masih berhasil tumbuh 5,03 persen.

“Artinya, dengan pertumbuhan 5,03 persen, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5 persen pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN,” jelasnya.

Untuk menggenjot perekonomian lebih tinggi lagi, terutama pada kuartal IV, maka pemerintah berupaya memperbaiki daya beli masyarakat yang turun. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal II sebesar 4,93 persen.

Kebijakan yang bakal ditempuh pemerintah, kata Airlangga, adalah memperpanjang insentif perpajakan hingga akhir tahun, di antaranya PPN DTP untuk properti, PPnBM DTP untuk mobil listrik hingga FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

“Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui KUR,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal mencegah terjadinya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, terutama di sektor usaha tekstil.

“Nah tentu kita dorong beberapa kebijakan, salah satu adalah mencegah terjadinya PHK. Pemerintah akan memperhatikan kebijakan yang akan diambil. Terutama pada saat 1-2 bulan ke depan sedang mempersiapkan insentif yang bisa didorong di sektor padat karya,” pungkasnya. {}