DPP  

Ketum Bahlil Lahadalia Terima SK Kepengurusan DPP Partai Golkar Dari Menteri Hukum

Berita GolkarKetua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) resmi kepengurusan Partai Golkar 2024-2029 dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Momen itu berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

“Kami dari Kementerian Hukum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar,” ujar Supratman pada awak media, dikutip dari Kompas.

Ia menyebutkan Partai Golkar sudah melengkapi semua syarat administratif. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Kementerian Hukum tak mengesahkan kepengurusan baru Partai Golkar. “Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kementerian Hukum untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik,” ujarnya.

“Kewajiban kami setelah semuanya dinyatakan lengkap, wajib hukumnya untuk kami menerbitkan SK yang baru,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan bahwa SK Kemenkumham ini merupakan SK baru setelah struktur kepemimpinan Partai Golkar dilengkapi. SK yang lama baru berisi pengurus sementara yang diisi oleh 9 orang.

Sementara itu, dalam SK yang baru, formasi Partai Golkar kian lengkap dengan 159 kader, dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, dan mahkamah partai.

“Jadi saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap. Dengan demikian saya pikir, sudah selesai fase tahap demi tahap yang kami lakukan,” ucap Bahlil. {}