Berita Golkar – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menagih janji para perusahaan tambang yang sudah mendapatkan perpanjangan izin usaha untuk memenuhi komitmen membangun fasilitas hilirisasi.
Ultimatum itu disampaikan karena Bahlil masih melihat banyak perusahaan yang sudah mendapatkan izin tapi belum mau menepati janji hilirisasi sesuai dengan syarat utama perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
“Hati-hati yang pemegang PKP2B. Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada. Hati-hati karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Expo, Senin (25/11/2024), dikutip dari CNN Indonesia.
Menurutnya, saat itu ia berada di Kementerian Investasi tidak bisa dengan mudah memantau siapa yang belum melaksanakan komitmen hilirisasi. Namun, saat ini ia sudah ditempatkan di Kementerian ESDM.
Ia mudah memantau tindak tanduk perusahaan yang ingkar janji. Ia mengingatkan para pelaku usaha untuk segera melaksanakan janji.
“Alhamdulillah Allah kirim saya masuk ESDM. Ini, sampai kemana pun saya tahu di mana. Jangan sampai orang Papua bilang, tulis lain baca lain,” jelasnya.
Bahlil menekankan hilirisasi sangat penting bagi Indonesia guna meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ekspor komoditas mentah. Nantinya, semua produk Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bakal di hilirisasi.
“Nah, kita ke depan tidak bisa hanya mengandalkan ekspor-ekspor komoditas mentah. Kita harus bangun hilirisasi. Begitupun bauksit. Begitupun urusan timah. Memang kita lagi sekarang menata semuanya,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto akan pentingnya meningkatkan hilirisasi, terutama komoditas batu bara yang produksinya mencapai 776 juta ton.
“Nah, ke depan kita akan mendorong batu bara sebagai bagian daripada bahan baku yang kita harus dorong hilirisasi,” pungkasnya. {}
