Berita Golkar – Politisi senior Partai Golkar, yang juga wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, H Ramly Hi Muhammad, SSoS, MSi mendesak Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk menggratiskan sewa rumah susun (rusun) bagi para lanjut usia (lansia) dan janda-janda tua yang tidak memiliki penghasilan sama sekali.
Sebab, kondisi ekonomi dan sosial mereka sangat memprihatinkan. Alangkah mulianya bila Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman mengeluarkan kebijakan yang berpihak, dan bermanfaat bagi warga Jakarta yang lemah dan membutuhkan bantuan.
Haji Ramly menemukan banyak fakta tentang kondisi lansia dan janda- janda tidak mampu di wilayah daerah pemilihan (Dapil-nya) Jakarta Utara 2 ( Kecamatan Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading) saat mengunjungi masyarakat di bawah.
Mereka membutuhkan bantuan karena memang tidak bekerja, tak punya penghasilan. “Dalam UUD 1945, fakir miskin dipelihara negara. Jadi, kehadiran Pemprov DKI membantu warga fakir miskin menjadi kewajiban, kata Ramly Hi Muhamad.
“Para lansia dan janda-janda tidak mampu itu memang membutuhkan bantuan kita. Tolong dilakukan assessment yang detail. Tidak banyak kok jumlah lansia dan janda miskin yang menyewa rusun. Tolong diperhatikan usulan saya ini,” ujar Ramly Hi Muhamad saat berbincang dengan Suarakarya. Id, Minggu ( 1/12/2024) malam.
H Ramly Hi Muhamad yang juga anggota Komisi E (Bidang Kesra) DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, Pemprov DKI memiliki banyak sekali sumber daya, sumber dana untuk mengganti anggaran penggratisan rusun.
“Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sudah memberi contoh tentang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Yaitu saat membangun flyover atau jembatan memutar di Semanggi. Ahok tidak menggunakan APBD DKI, tetapi memanfaatkan dana CSR para pengusaha. Nah karya Ahok itu yang bisa menjadi contoh bagi para pejabat Pemprov DKI dalam berpihak kepada masyarakatnya,” kata Ramly.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif yang dipimpin Ketua DPRD DKI Khoirudin telah membahas masalah ini
“Ketua DPRD DKI Khoirudin sangat konsen terhadap masalah penggratisan sewa rusun bagi lansia dan janda miskin ini. Saya mengapresiasi konsen pak Khoirudin ini, luar biasa,” tutur Ramly.
Seperti diketahui, Pemprov DKI sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Pada akhir 2023, Pemprov DKI dan DPRD sepakat untuk memberikan keringanan dengan menunda tarif sewa hingga Juni 2024.
Namun, memasuki Juli 2024, penghuni kembali diwajibkan membayar sewa penuh. Sayangnya, upaya ini belum cukup efektif menekan jumlah tunggakan yang justru terus bertambah setiap tahunnya.
Saat pandemi Covid-19 melanda, pemerintah memberikan relaksasi pembayaran sewa untuk meringankan beban ekonomi penghuni. Namun, begitu pandemi berakhir pada 2023, nilai tunggakan kembali melonjak, dari Rp33,2 miliar pada 2022 menjadi Rp39,9 miliar di tahun berikutnya. Relaksasi sementara yang diberikan tampaknya hanya menjadi solusi sementara, tanpa mengatasi akar masalah.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengelola 32.378 unit Rusunawa di 41 lokasi, yang terbagi dalam 150 blok dan 82 tower. Dari jumlah tersebut, 62,18% unit mengalami tunggakan, menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola dan pengawasan.
Biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI juga tidak sedikit, mencapai Rp378 miliar per tahun untuk seluruh unit rusun yang dikelola.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota menilai, masalah tunggakan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan keringanan atau relaksasi.
“Kalau hanya melakukan pemutihan, penghuni bisa menunggak lagi di kemudian hari. Harus ada pendampingan dan program yang berkelanjutan agar mereka bisa mandiri secara finansial,” kata Nirwono Yoga. {}
