Berita Golkar – Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) Agung Laksono mendeklarasikan diri untuk maju sebagai bakal calon Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, hari ini. Politikus Partai Golkar itu menyatakan siap bertarung dalam musyawarah nasional (munas) PMI yang akan digelar di Jakarta, pada 8-10 Desember 2024.
“Saya Agung Laksono siap maju sebagai calon atau kandidat ketua umum PMI untuk masa bakti 2024-2029,” kata Agung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Tempo.
Agung mengklaim bahwa dirinya sudah memenuhi syarat sebagai calon ketua umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI. Syarat itu di antaranya memiliki jaringan yang luas, berpengalaman dalam berorganisasi, dan berwibawa di mata pemerintah.
Di samping itu, bakal calon ketua umum juga harus mendapat dukungan minimal 20 persen dari jumlah utusan munas PMI. Agung mendapat informasi bahwa jumlah utusan munas PMI sebanyak 476, yang berasal dari pengurus provinsi dan kabupaten-kota. Ia pun mengklaim sudah mendapat dukungan 20 persen dari jumlah utusan munas tersebut.
“Berdasarkan dari persyaratan umum tadi dan kriteria pengurus bakal ketua umum, saya sudah didukung 20 persen jumlah utusan dari munas akan datang. Karena itu saya berhak maju,” ujar Agung.
Agung juga menjelaskan sejumlah program yang akan diusung jika terpilih sebagai ketua umum PMI. Yaitu, meningkatkan dan menyempurnakan peran dari unit transfusi darah di rumah sakit dan PMI, menguatkan hubungan kerja sama harmonis antara PMI dan pemerintah, memberikan pelayanan dan penghargaan lebih baik kepada para pendonor sukarela.
Sebelum deklarasi ini, Agung dan KDDI lebih dulu bermanuver untuk menggalang dukungan dari pengurus daerah PMI. KDDI mengumpulkan pengurus daerah PMI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 29-30 November lalu. Biaya transpor dan akomodasi pengurus PMI yang hadir di Hotel Sultan ditanggung oleh KDDI. Mereka juga memberikan uang saku kepada mereka.
Saat dikonfirmasi, Agung Laksono membantah adanya politik uang dalam pencalonannya tersebut. “Bukan untuk money politics jual beli suara, tapi memang mereka tidak semua orang mampu, sehingga mereka (yang) kumpul (di Hotel Sultan) itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung, Senin, 2 Desember 2024
Dua orang narasumber Tempo yang mengetahui rencana pencalonan Agung Laksono itu mengatakan ada upaya intervensi dari pihak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengganti Ketua PMI saat ini yaitu Jusuf Kalla. Agung dan Kementerian Kesehatan membantahnya. “Tidak ada. Beliau (Menteri Kesehatan) cawe-cawe enggak ada sama sekali,” kata Agung.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman juga membantahnya. “Kami menegaskan kembali bahwa keterlibatan Kemenkes dalam munas PMI tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis,” kata Aji, Ahad lalu. {}