Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki peranan penting untuk menangani dan memblokir rekening-rekening yang terafiliasi praktik judi online.
Pesan itu disampaikan Meutya dalam pertemuan bersama Wakil Menteri BUMN dan para pemimpin perusahaan BUMN pada Selasa (10/12) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.
“Kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. Ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” jelasnya, dikutip dari Antara.
Meutya mengatakan sebenarnya dalam penanganan judi online, pihaknya secara berkala memblokir situs judi online. Meski begitu, apabila akses transaksinya berupa rekening bank masih memiliki celah maka upaya tersebut menjadi sia-sia.
Maka dari itu, Menkomdigi meminta Himbara bisa mengambil langkah tegas berupa pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online dengan bentuk transaksi yang mencurigakan.
Ia menjelaskan bahwa pemblokiran rekening bank akan memberikan efek jera yang signifikan bagi bandar judi online, berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang dalam waktu singkat.
Menkomdigi juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, dalam memberantas judi online. Salah satunya, Menteri Meutya meminta agar ada alert system dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar.
“Kami harap Himbara dan BUMN lainnya memiliki komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” tegasnya.
Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria, serta pimpinan Telkom, Telkomsel, Bank BRI, Peruri, dan KCIC. Sementara Meutya didampingi oleh Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail dan Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Menkomdigi optimistis langkah-langkah tegas ini akan mampu menekan dampak negatif perjudian online di tengah masyarakat. {}