Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pembuatan peta yang akurat untuk menghindari potensi kesalahan dalam proses penyertipikatan tanah.
Untuk itu, ia mengajak Kementerian Kehutanan untuk berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan Satu Peta (One Map Policy) demi mengatasi persoalan tumpang tindih batas kawasan hutan dan wilayah yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN.
“Sinkronisasi ini sangat penting karena di level kehutanan, peta dan batas yang tepat sangat diperlukan agar kawasan hutan tidak dirambah,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, dikutip dari Petisi.
Rapat tersebut membahas kebijakan sinkronisasi dan integrasi data geospasial antar kementerian/lembaga, khususnya terkait kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).
Menurut Nusron, kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan penyertipikatan tanah, yang selama ini kerap memicu masalah hukum.
“Kami di Kementerian ATR/BPN harus memastikan pegawai tidak dikriminalisasi akibat kesalahan dalam pengukuran kawasan yang ternyata masuk wilayah hutan,” tegasnya.
Selain itu, Nusron juga menyoroti pentingnya peta yang jelas untuk mendukung penataan ruang yang berorientasi pada mitigasi perubahan iklim. Peta ini juga berperan dalam pemetaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta tanah ulayat masyarakat adat.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa kolaborasi ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Presiden meminta percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta guna mengatasi perbedaan data dan tumpang tindih informasi antarinstansi.
“Pak Prabowo menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral untuk mempercepat integrasi data,” ujar Raja Juli Antoni.
Sebagai tindak lanjut, akan diadakan rapat teknis untuk merumuskan langkah konkret menuju penciptaan satu peta nasional.
Proyek ini juga merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang didukung oleh Bank Dunia, dengan melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kehutanan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala BIG, Muh Aris Marfai; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta sejumlah pejabat dari Kementerian Kehutanan dan BIG. Proses sinkronisasi data geospasial ini diharapkan dapat mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta secara efektif, sehingga menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik dan meminimalkan konflik lahan di masa depan. {}
