Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan di beberapa daerah pada Senin 6 Januari 2025. Firman menilai masih terdapat beberapa kekurangan atas pelaksanaan program MBG, salah satunya pada fase perencanaan yang kurang matang hingga belum ada leading sector yang bertanggung jawab secara penuh terhadap program ini.
“Program yang sangat bagus ini harus ada perencanaan yang matang. Tidak bisa serta merta masing-masing kementerian dan lembaga bergerak sendiri-sendiri. Yang saya lihat sekarang ini, kultur daripada aparatur pemerintahan kalau sudah statement presiden masing-masing menerjemahkan sendiri-sendiri,” ungkap Firman Soebagyo kepada redaksi Golkarpedia melalui keterangan tertulis pada Rabu (08/01).
Dengan adanya kementerian atau lembaga yang menjadi leading sector, maka tanggung jawab penuh mulai dari proses perencanaan hingga eksekusi program ada pada lembaga tersebut. Saat ini, pelaksanaan telah berjalan, namun bagaimana jika ada evaluasi terhadap kekurangan pelaksanaan program. Firman yang juga anggota Baleg DPR RI ini mempertanyakan harus mengarahkan evaluasi pada siapa.
“Oleh karena itu pertama yang harus dilakukan adalah, siapa yang bertanggung jawab terhadap program makan bergizi ini. Katakanlah kalau yang jadi leading sector kementerian A atau lembaga A, seperti lembaga mutu dan gizi katakanlah itu yang bertanggung jawab. Maka harus ada konsep, grand desainnya seperti apa,” tambah Firman.
Ia pun mengingatkan kembali, konsep dasar dari program MBG yang dicetuskan Presiden Prabowo ini sebagai sarana mengentaskan stunting dan memutar roda perekonomian masyarakat. Jangan kemudian, ada pihak-pihak yang memonopoli pengadaan makan bergizi gratis bagi anak-anak pelajar se-Indonesia ini.
“Kalau konsep dari Pak Prabowo sendiri kan ini supaya melibatkan daripada seluruh elemen masyarakat yang ada di desa. Karena anggarannya ini cukup besar, puluhan triliun. Dan diharapkan program makan bergizi ini melibatkan partisipasi masyarakat,” tegas politisi senior Partai Golkar ini.
“Masyarakat ini siapa? Tentu bukan pengusaha besar. Jangan pengusaha besar ini ikut berebut anggaran. Kalau itu yang dilakukan maka tidak sesuai dengan prinsip yang diinginkan Pak Prabowo,” tutup Firman Soebagyo. {redaksi}
