Berita Golkar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-/DPP/GOLKAR/I/2025 terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi, termasuk Provinsi Riau.
Surat Edaran ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Kamis (16/1/2025). SE ini berlaku untuk seluruh DPD I Partai Golkar se-Indonesia dan sudah disampaikan kepada Ketua maupun Plt Ketua DPD I Partai Golkar.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan, keputusan ini diambil untuk memastikan keberlangsungan roda organisasi hingga penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda).
Dalam surat tersebut, DPP Partai Golkar menjelaskan beberapa dasar penerbitan SE, antara lain, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Kemudian, surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan perubahan susunan dan personalia DPP Golkar periode 2024-2029.
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Partai. Serta masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi yang akan segera berakhir.
Dengan dasar tersebut, DPP Partai Golkar memutuskan untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi hingga jadwal Musda ditetapkan.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Ikhsan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima Surat Edaran dari DPP. Ia menegaskan bahwa DPD I Golkar Riau siap melaksanakan arahan tersebut. “Benar, kami sudah menerima SE dari DPP Golkar. Kami akan menjalankan isi surat itu sesuai arahan,” ujar Ikhsan, dikutip dari Cakaplah.
Menurut Ikhsan, perpanjangan masa bakti kepengurusan ini memberikan waktu bagi DPD I Partai Golkar Riau untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat pengurus untuk membahas rencana Musda dan membentuk panitia pelaksana.
“Rapat pengurus akan segera kami lakukan. Fokusnya adalah membahas persiapan Musda, termasuk pembentukan panitia pelaksana. Semua akan kami susun dengan baik,” jelas Ikhsan.
Ikhsan juga menyebut bahwa surat edaran tersebut sekaligus membantah tudingan yang mempertanyakan keabsahan kepengurusan saat ini. “SE ini membantah tudingan. Kepengurusan sampai Musda. Clear and clean,” tutupnya. {}
