Berita Golkar – Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani mengeluhkan pembangunan Bendung Baliase saat rapat yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Indah menyoroti proyek strategis nasional (PSN) Bendung Baliase yang tidak kunjung rampung sejak 9 tahun dimulai.
“Kendalanya sekarang adalah ini kan sudah dikerjakan hampir 9 tahun. Sebenarnya targetnya tahun kemarin sudah selesai,” kata Indah dalam rapat di Aula Tudang Sipulung Rujab Gubernur Sulsel, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Detik.
Indah mengaku Pemkab Lutra bersama Dirjen Kementerian PU telah melakukan uji coba untuk mengairi 3 ribu hektare lahan pertanian. Hal itu berdampak positif dengan indeks pertanaman di atas 100 persen di wilayah tersebut.
“PR kita sekarang terkait dengan jaringan tersiernya. Jadi memang ada kendala karena terus terang ini kan dari kewenangan kabupaten tetapi di satu sisi kita ketahui bahwa kondisi keuangan cukup menyulitkan juga. Nah melalui Inpres diharapkan agar mudah-mudahan ini bisa diintervensi karena potensinya sangat besar,” harapnya.
Indah juga menyoroti rencana pemerintah melakukan moratorium terhadap pembangunan Bendungan Rongkong. Padahal, kata Indah, dokumen sertifikasi yang dibutuhkan untuk pembangunannya telah selesai.
“Kami juga sudah mendapatkan informasi dari Kementerian dan Balai bahwa untuk Bendungan Rongkong ini jadi prioritas. Sebenarnya sudah lama sekali bendungan rongkong ini dan itu potensi untuk irigasinya lebih dari 30 ribu hektare. Ini untuk jangka panjang,” jelas Indah.
Dia berharap, wacana pemerintah menghentikan sementara pembangunan Bendungan Rongkong itu tak terjadi. Pasalnya, pembangunan salah satu PSN di Lutra ini sudah dinantikan sejak lama.
“Kami berharap semoga tidak kena moratorium pembangunan bendung karena kami mendapat informasi bahwa secara nasional akan ada moratorium pembangunan bendungan. Karena mengingat kehadiran bendungan rongkong ini sudah dinantikan itu bukan hanya untuk ketahanan pangan saja tapi juga untuk ketersediaan air baku dan pengendalian banjir sekitar 60 persen,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Indah juga membeberkan bahwa Lutra tiap tahun surplus produksi beras. Meski sejumlah lahan gagal panen akibat bencana banjir, namun padi di Lutra tetap surplus.
“Khusus padi terakhir per Desember ini 95 ribu ton meskipun memang terdapat beberapa kegagalan panen diakibatkan karena bencana hidrometeorologi basah atau banjir. Walau demikian, Lutra tetap surplus,” ujarnya.
Dia berharap Kementerian PU memperhatikan irigasi teknis di Luwu Utara yang berada di bawah kewenangan pusat. Salah satunya adalah suplai sistem Kanjiro, yang terdampak bencana empat tahun lalu dan telah masuk program Balai Besar Pompengan. Sistem ini mengairi 4.000 hektare lahan.
“Sebenarnya, jaringan irigasi teknis telah dibenahi beberapa waktu lalu, namun tapak bendungnya masih belum ditangani. Kami mohon izin agar hal ini dapat menjadi perhatian lebih lanjut,” imbuh Indah.
Sebelumnya diberitakan, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan sejumlah wakil menteri. Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry bersama sejumlah kepala daerah di Sulsel turut dilibatkan.
“Ini kami rapat koordinasi yang ketujuh yah, kita akan selesaikan terakhir nanti di Sumatera Utara. Delapan penghasil pangan yang paling besar. Ini memang kita percepat, kadang-kadang seminggu dua kali,” ujar Zulhas saat konferensi pers usai memimpin rakor.
Zulhas menyampaikan, rakor ini menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan kecukupan pangan, terutama menjelang puncak panen raya di bulan akhir Februari hingga Maret dan April. Pihaknya meminta agar semua pihak mengoptimalkan sawah dan jaringan irigasi. {}
