Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyebut survei kinerja para menteri Kabinet Merah Putih yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) tak objektif. Utamanya mengenai penilaian Celios terhadap Menteri ESDM yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam laporannya, Celios menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai salah satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Idrus menegaskan jika laporan Celios itu tak didasarkan pada objektivitas layaknya riset kualitatif atau kuantitatif yang sesuai standar.
“Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis. Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Alasan Idrus menyebut jika laporan Celios tidak objektif lantaran penilaian yang dilakukan hanya pada satu sektor. Sementara pekerjaan seorang menteri apalagi Menteri ESDM meliputi banyak sektor. Sehingga hasil survei ini dianggap tidak menyajikan data yang komprehensif.
“Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif. Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” tegas Idrus Marham.
Dalam lingkup tugasnya sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia harus mengurus persoalan hulu energi seperti minerba, migas, kelistrikan hingga energi baru terbarukan. Sementara penilaian yang dilakukan Celios hanya meliputi proyek berjalan yang belum tuntas dan butuh waktu dalam penyelesaiannya.
“Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia,” sambungnya.
Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini menjelaskan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa,” kata Idrus.
Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
