Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Alia Noorayu Laksono masalah banjir di DKI Jakarta.
Saat ini drainase tua yang tak terintegrasi gagal menampung hujan deras, ditambah alih fungsi lahan hijau ke permukiman dan komersial memperparah minimnya resapan air.
Menurut Alia, penanganan banjir Jakarta butuh sinergi Pemprov, pemerintah pusat, dan daerah penyangga. “Seperti normalisasi atau naturalisasi sungai terhambat pembebasan lahan dan penolakan warga,” kata Alia dalam keterangannya belum lama ini, dikutip dari Akurat Jakarta.
Semnatar itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada Desember 2024 efektif mengurangi banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di daerah itu.
Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan mengatakan, selama Desember 2024, tidak ada banjir atau genangan yang disebabkan turunnya hujan dengan intensitas lebat di Jakarta.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait lainnya telah melakukan OMC sebanyak tiga tahap selama Desember 2024 yakni pertama, pada 7 hingga 9 Desember, kedua pada 12 hingga 15 Desember dan ketiga pada 24 hingga 31 Desember.
Yohan juga menyebutkan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 13 tahun 2021 tentang Kontingensi Bencana, terdapat 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Namun, selama Desember 2024, tidak ada satu pun dari 25 kelurahan tersebut yang banjir, kata Yohan.
Yohan mengakui, satu kelurahan yakni di Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sempat banjir pada Desember 2024. Namun, banjir yang terjadi disebabkan oleh rob bukan hujan lebat yang turun di akhir 2024. {}
