Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyebut DPR menemukan hutan lindung mangrove yang terancam dialihfungsikan untuk proyek strategis nasional (PSN) di sekitar Kawasan pagar laut misterius di Laut Tangerang. Hal ini telah ia sampaikan dalam rapat Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (23/1/2025).
“Rapat hari ini merupakan kelanjutan lapangan kemarin. Selain pagar laut kami juga menemukan wacana pengalihfungsian hutan lindung seluas 1.063 hektare yang akan dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Ini menjadi perhatian kami di Komisi IV yang mengurusi kelautan dan perikanan,” tuturnya dalam Primetime News Metro TV, Kamis (23/1/2025).
Legislator fraksi Partai Golkar tersebut mengaku jengkel dengan sikap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut. Menurutnya penjelasan dari Menteri KKP terkesan memutar dan tidak bertangung jawab.
“Yang saya bikin jengkel itu adalah jawaban dari Menteri KKP mutar-mutar. Seakan dia melempar tanggung jawab begitu. Sesungguhnya kalua bicara regulasi dasar aturan hukum, KKP itu sangat kuat karena punya Undang-Undang Kelautan, Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Kecil, dan juga undang-undang lainnya yang saling bersinggungan. Bagi kami investasi PSN adalah keniscayaan selama mengikuti regulasi yang benar akan kami dukung,” jelasnya.
“Ini sudah menabrak regulasi bahkan membuat masyarakat resah, maka kewajiban sebagai anggota DPR untuk menindaklanjuti. Kedua, Pak Presiden sudah beri arahan untuk mencabut tetapi Pak Menteri terkesan menunggu sesuatu. Padahal laporan masuk sudah cukup banyak, daftar nama juga sudah mulai naik, bahkan masyarakat juga mengakui siapa yang menyuruh,” tambahnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Firman berharap KKP dapat menyelaraskan semangat pengusutan pagar laut dan sertfikat hak guna bangunan (SHGB) di area perairan Tangerang sebagaimana ketegasan Presiden Prabowo dan DPR.
“Rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini. Ada apa gerangan? Oleh karena itu ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan. Pak menterinya juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai menterinya malah kendor,” ucapnya dalam rapat di Gedung DPR hari ini.
Firman menegaskan dorongan pengusutan pagar laut oleh DPR tidak diwakili kepentingan partai melainkan tugas sebagai Komisi IV. “Di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai, yang ada adalah fraksi Komisi IV,” ucapnya.
Firman mengungkap bahwa perhimpunan nelayan di pesisir Tangerang yang buta hukum akan diminta membuat pengakuan oleh pihak-pihak tertentu demi mengesahkan pagar laut tersebut.
“Sudah ada pengakuan yang paling bahaya, ada sebuah skenario rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naifnya negeri ini, rakyat yang sudah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu,” jelasnya. {}
