Berita Golkar – Politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sikap tegas dan berkomitmen akan melakukan evaluasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN)
“Saya mengapresiasi keputusan dan sikap tegas Pak Presiden Prabowo atas evaluasi terhadap seluruh PSN. Keputusan Pak Presiden tersebut tepat, mengingat negara harus tegas dan perlu mempertimbangkan efektifitas PSN terhadap masarakat dan perekonomian nasional,” tutur Firman Soebagyo kepada redaksi Golkarpedia melalui keterangan tertulis pada Selasa (28/01).
Keputusan evaluasi terhadap PSN ini merupakan buntut dari terbongkarnya manipulasi izin dan proses sertifikasi ruang laut di PIK 2. Pada awalnya PIK bukanlah bagian dari PSN, namun secara mengejutkan PIK 2 yang notabene proyek swasta tersebut berubah menjadi PSN.
Terkait evaluasi ini, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, hal itu bisa saja dilakukan untuk memberikan kesempatan terhadap proses perizinan yang barangkali sebelumnya diabaikan. Namun menurut Firman, evaluasi PSN ini tak serta merta menghapus pelanggaran hukum yang terjadi.
“Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk proses ulang perijinan yang salah prosedur tidak serta merta harus menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi, sebuah pelanggaran hukum tidak cukup hanya diberi kesempatan pengajuan ulang?!” tegas anggota Komisi IV DPR RI ini.
Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini mendorong agar pemerintah menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Jika berkaca pada persoalan PSN, semisal di Rempang atau di Wadas, Jawa Tengah harus juga ditelusuri terhadap pelanggaran hukumnya, bila benar ada intimidasi dari pihak pihak lain terhadap masyarakat.
“Proses hukum tetap harus berjalan hukum tidak pandang bulu dan harus ditegakkan demi keadilan. Pembebasan lahan yang mengintimidasi rakyat juga merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Aparat penegak hukum tidak boleh kendor dan kami berharap Pak Presiden Prabowo mengambil tindakan tegas, mengenai siapa pejabat yang terlibat harus diganti dan diusut tuntas dan proses hukum,” pungkas Firman.
