Berita Golkar – Pengamat menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumedang tahun 2025 yang disahkan Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli tidak pro-rakyat. Anggaran lebih banyak dinikmati oleh birokrat untuk menggaji mereka dan memberi mereka tunjangan.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Sumedang fraksi Partai Golkar Sonia Sugian menilai betul bahwa APBD itu diduga tidak pro-rakyat.
Namun, dia bukan anggota Badan Anggaras (Banggar) di DPRD Sumedang karenanya dia hanya berkomentar sesuai dengan kapasitasnya.
“Saya sendiri bukan di Baggar karenanya tidak bisa banyak berkomentar, saya sampaikan sesuai dengan kapasitas, bahwa APBD diduga tidak pro rakyat, saya sayangkan,” katanya, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Tribun Jabar.
Namun, besar harapan bahwa struktur APBD akan berubah setelah adanya intruksi presiden yang mengatur tentang efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiens anggaran perjalanan dinas di berbagai lembaga pemerintah.
Inpres yang keluar pada 22 Januari 2025 itu menjadi kegembiraan tersendiri bagi Sonia Sugian. Dalam aturan itu anggaran perjalanan dinas harus dipangkas 50 persen. “Dengan adanya inpres ini semua akan dirubah, baik di dinas, legislatif maupun eksekutif saya yakin berubah,”
“Saya harap setelah ini semua program akan pro rakyat, efisien, bermanfaat. Kita {(DPRD) sudah menerima hak gaji, saya hanya mempersembahkan kinerja saya untuk masyarakat,”
“Sepakat sekali kalau ada rekonstruksi anggaran. Mungkin pembahasan dilakukan mulai dari sekarang, tidak menunggu sampai pelantikan bupati,” katanya.
Anggaran yang dipangkas bisa untuk perbaikan infrasturktur pendidikan, di antaranya sebagaimana pengamatanannya ketika berkeliling di daerah pemilihannya setelah dilantik sebagai anggota DPRD.
“Hasil di tiga kecamatan adalah infrastruktur jalan termasuk juga sarana air bersih, sangat diperlukan, sekolah yang masih perlu perbaikan banyak,”
“Misalnya SD Cijeruk perlu pembangunan TPT sebab ada tebing yang sangat memhayakan siswa. Di Dapil 6 harus direalisasikan,”
“Di Desa Cibungur, ada SD yang tidak punya fasilitas air bersih dan WC sekolah. Di SD Cikandang juga ada bangunan roboh tidak bisa digunakan karena tergerus sungai,” katanya. {}
