Daerah  

Arif Fathoni Minta Polemik Lelang RS Surabaya Timur Tak Hambat Pembangunan

Berita Golkar – Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengomentari polemik soal pemenang lelang pembangunan rumah sakit (RS) Surabaya Timur terkait dengan selisih penawaran senilai kurang lebih Rp 18 miliar. Antara badan usaha milik negara PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan PT Waskita Karya. Arif Fathoni berharap jangan sampai polemik membuat Pembangunan rumah sakit tersebut menjadi terhambat.

Toni sapaan lekatnya mengatakan masyarakat Surabaya Timur sudah lama menantikan terbangunnya rumah sakit tersebut. Hal itu agar tidak ada dikotomi pelayanan dasar pemerintahan antara masyarakat Surabaya barat, pusat dan timur.

“Sejak tahun 2020 kami perjuangkan pembangunan rumah sakit ini, Alhamdulillah baru masa Walikota Surabaya Mas Eri Cahyadi ini dapat direalisasikan, kami berharap polemik soal lelang tidak mengggangu tahapan pembangunan yang sudah direncanakan,” kata Toni kepada beritajatim.com, Kamis (31/8/2023).

Terkait dengan masukan sesepuh warga Surabaya Yusuf Husni, Toni mengatakan, dimasa pemerintahan yang terbuka saat ini, setiap masukan public merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendukung setiap rencana pembangunan kota. Untuk itu, masukan harus ditanggapi secara positif.

“Menurut saya ini bentuk kepedulian terhadap kota yang kita cintai bersama, Pemkot Surabaya tinggal menjelaskan secara gamblang dugaan-dugaan tersebut, sehingga akuntabilitas pemerintahan bisa tercapai,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Antara PT Pembangunan Perumahan ( PP) dengan PT Waskita Karya, jelas Toni, keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara filosofis BUMN didirikan untuk merealisasikan penugasan pemerintah dalam membangun negeri. Mereka juga bukan entitas murni swasta yang hanya sekadar mencari keuntungan dalam setiap proyek, namun ada fungsi publik menjalankan tugas pemerintah.

“Keduanya ini kan BUMN, bersaing secara fair saja dalam setiap persaingan usaha, jangan saling mematikan, apalagi sampai menghentikan pembangunan yang lama dinantikan oleh masyarakat Surabaya Timur. Itu akan menjadi dosa sejarah Kementrian BUMN terhadap warga Surabaya karena dianggap tidak mampu mendisiplinkan persaingan usaha antar BUMN karya tersebut,” tegasnya.

Yang paling penting, lanjut Toni, siapapun kontraktor pelaksana yang membangun rumah sakit Surabaya Timur tersebut, masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat. Mulai dari serapan tenaga kerja saat pembangunan dilaksanakan, maupun saat kelak sudah beroperasi.

“UMKM binaan Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar bisa dilibatkan untuk menyuplai permakanan di lokasi pembangunan tersebut, sehingga menjadi madu industrialisasi masyarakat sekitar. Ini komitmen yang harus didorong oleh Pemkot ke pemenang lelang,” ungkapnya. {sumber}