Berita Golkar – Politisi Partai Golkar Prof Henry Indraguna mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membolehkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg. Namun syaratnya para pengecer ini akan menjadi sub pangkalan.
Dalam 4 hari ini viral pemberitaan tentang kelangkaan LPG warna buah melon hingga memicu antrean panjang masyarakat yang didominasi kaum perempuan di hampir wilayah tanah air lantaran mereka kesulitan mendapatkan elpiji subsidi di lingkungan sekitarnya.
“Apa yang dilakukan Pak Prabowo patut diapresiasi. Beliau masih konsisten dengan janji dan sumpahnta menjadi presiden rakyat. Pak Prabowo aspiratif dan cepat responsif adanya kehendak rakyat yang berpihak pada masyarakat. Warga tidak perlu lagi antri membeli LPG 3 Kg harus di agen Pertamina maupun pangkalan,” ungkap Prof Henry yang juga praktisi hukum ini.
Setelah sebelumnya ada ketentuan dari Kementerian ESDM yang diteruskan kepada Pertamina Patra Niaga agar pengecer tidak bisa lagi menjual elpiji melon kepada masyarakat. Akibat kebijakan yang tak populis ini dampaknya rakyat jadi sulit mendapatkan elpiji di lapangan yang bisa berbahaya memicu kenaikan harga tak wajar.
“Mereka harus rela, antre berjam-jam hanya untuk bisa memperoleh maksimal 2 buah elpiji melon. Sialnya lagi setelah lama mengantri justru persediaan elpiji habis. Tragisnya lagi di Tangerang terjadi korban meninggal akibat kelelahan mengantri,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut Henry mengatakan, para pengecer yang nanti menjadi sub pangkalan diharapkan bisa menjual LPG tidak terlalu mahal. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat subsidi tersebut. “Jadi harga dari pangkalan tidak terpaut jauh dengan yang dijual sama pengecer atau yang nantinya menjadi sub pangkalan” ujarnya.
“Harusnya masyarakat bisa membeli LPG 3 Kg kisaran Rp 16-18 ribu. Karena sudah subsidi sama pemerintah. Namun saat ini kan kebanyakan warga membeli diatas Rp20 ribu,” imbuhnya.
Profesor Henry yang sebelumnya dikenal sering turba ke rakyat di Dapil Solo Raya saat dirinya dicalonkan sebagai anggota legislatif Senayan ini berharap Pemerintah dapat mempermudah pengecer yang ingin menjadi bagian sub pangkalan sehingga tetap dapat melayani akar rumput seperti sebelum kebijakan ini diambil pemerintahan saat sekarang.
“Kalau persyaratan administrasinya ada yang kurang harus bisa dibantu. Seperti misalkan kalau diharuskan mengurus nomor induk berusaha, pajak dan urusan administrasi lainnya, pemerintah dengan aparatur di bawahnya dapat ikut memberikan assesment. Yang penting bagi saya sebagai rakyat dan juga sebagai penyambung lidah rakyat. Warga Indonesia ini jangan makin dipersulit untuk mendapatkan gas elpiji yang terjangkau kantong mereka dan menjadi barang vital untuk makan dan survive hidupnya. Itu saja! ” pungkas Profesor dari Unissula Semarang dan Doktor Hukum dari UNS Surakarta dan Universitas Borobudur ini.
Atas pemberitaan yang viral dan masif soal elpiji melon 12 Kg, DPR dan Pemerintah sudah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal mekanisme mendapatkannya dengan tidak membuat susah rakyat. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hasil komunikasi DPR dan Pemerintah kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyebut Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal ke masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pengecer tertib.
“Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” katanya.
Jadi Sub Pangkalan Otomatis
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil memastikan Pertamina dan Kementerian ESDM akan proaktif membantu proses pengecer menjadi sub-pangkalan. Bahlil menyebut semua yang sudah beroperasi dan terdaftar akan jadi sub-pangkalan secara otomatis.
Ketua Umum Partai Golkar ini lantas mengingatkan harga LPG 3 kg di tingkat sub-pangkalan harus dijual sesuai aturan. Menurutnya dengan adanya subsidi sekitar Rp 36 Ribu per tabung maka normalnya LPG 3 kg dijual antara Rp15 Ribu atau paling mahal Rp19 Ribu per tabung.
“Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub-pangkalan. Sambil kita lihat ke depan, andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mencatat ada 370 ribuan pengecer yang sudah terdaftar di Pertamina. Mulai hari ini pengecer tersebut bisa membeli langsung gas melon dari pangkalan.
“Jadi data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah otomatis kemarin kategorinya sudah kami ubah menjadi sub-pangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri, sudah bisa seperti biasa, bisa membeli langsung dari pangkalan,” jelas Simon.
