Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan mengenai polemik LPG 3 Kg yang dalam seminggu ini mewarnai pemberitaan nasional. Menurutnya, polemik ini berangkat dari keinginan melakukan tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Bahlil menjelaskan per tahun negara mengeluarkan biaya subsidi untuk energi tak kurang dari Rp. 400 triliun. Namun rakyat yang seharusnya berhak menerima justru mendapat harga yang tak sesuai.
“Terkait kedaulatan energi, saya ingin menjelaskan subsidi energi kita yang tertinggi itu adalah BBM sekitar Rp. 100-150 triliun, subsidi listrik per tahun Rp. 180 triliun, subsidi gas Rp. 87 triliun. Total subsidi per tahun rata-rata Rp400-450 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan Asta Cita, Bapak Presiden maka semua anggota kabinet diminta memastikan semua anggaran negara harus sampai di tengah masyarakat,” ungkap Bahlil Lahadalia dikutip dari pidato pembukaan Rakernas DPP Partai Golkar pada Sabtu (08/02/2025).
Ia pun meyakinkan bahwa pilihan melakukan penataan terhadap subsidi energi sangat terbuka. Sebetulnya harga LPG, yang diterima masyarakat harusnya Rp. 4.250 tetapi Bahlil heran, kenapa masyarakat membeli hingga Rp. 25.000.
“Kita sebagai kader Partai Golkar khususnya saya, sekarang melakukan penataan. Baik subsidi listrik yang tak tepat sasaran, subsidi BBM juga subsidi LPG. Apa yang terjadi satu minggu ini merupakan kejadian yang menurut orang luar biasa. Tapi ini terjadi sudah puluhan tahun. Sejak konversi minyak tanah ke LPG, harga LPG untuk rakyat naik. Subsidi LPG dari negara untuk rakyat itu satu tabung Rp. 36 ribu. Artinya per kilogram Rp. 12 ribu. Harga per tabung untuk masyarakat itu jadi Rp 4.250, tapi kemudian rakyat beli dengan harga Rp. 25.000 ada yang Rp. 30.000. Pertanyaannya apakah ini kita biarkan?” tutur Bahlil.
Setelah mengalami polemik LPG 3 Kg kemarin, Bahlil mengaku tak kapok. Ia masih terus berkomitmen untuk melakukan tata kelola subsidi LPG 3 Kg agar subsidi bisa tepat sasaran.
“Setelah saya masuk (Kementerian ESDM) saya melihat ada yang tidak beres. Apakah saya ikut dalam ketidakberesan ini atau saya merubah dari yang tidak beres menjadi beres. Sebagai kader Partai Golkar yang memulai dari bawah, dan berproses dengan segala keterbatasan, rasanya hati ini bergejolak. Melihat ada (mafia LPG) yang berpesta pora dengan memanfaatkan fasilitas negara,” pungkas Bahlil.
