Berita Golkar – Proyek pembangunan pagar laut di beberapa wilayah pesisir Indonesia memicu perdebatan terkait transparansi dan dampaknya terhadap masyarakat. Struktur seperti itu ditemukan di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, yang menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap regulasi.
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengkritik kurangnya keterbukaan dalam perizinan proyek-proyek tersebut. Hal itu diungkapkannya pada pembicaraan dengan RRI Pro 3, Kamis (20/2/2025). “Pembangunan ini seharusnya diawasi lebih ketat sejak awal,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan jika memang ada izin sejak 2023, mengapa baru sekarang dampaknya terasa besar.
Keberadaan pagar laut menjadi hambatan bagi nelayan karena membuat mereka harus menempuh jalur lebih panjang. “Ujung-ujungnya adalah meningkatnya biaya operasional,” ucapnya, dikutip dari RRI.
Di sisi lain, proyek pagar laut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. “Ini karena belum ada kajian yang benar-benar transparan mengenai dampak pagar laut tersebut,” ucapnya.
Sehingga, Firman berpendapat kebijakan seperti ini hanya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah pesisir. “Seharusnya ada sosialisasi yang jelas sebelum proyek berjalan, dan sayangnya komunikasi dengan masyarakat sangat minim,” katanya.
Komisi IV DPR juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan proyek pagar laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, semestinya berperan sentral tetapi tampaknya tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan pengawasan.
Selain itu, keabsahan sertifikasi lahan yang digunakan pada proyek ini turut dipertanyakan. Firman menduga terjadi penyimpangan administratif yang memungkinkan penerbitan sertifikat di area laut tanpa kajian hukum memadai.
Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk lebih transparan terkait proyek-proyek yang berdampak besar pada masyarakat. “Pagar laut harus dievaluasi ulang agar tidak merugikan nelayan serta tetap sesuai regulasi berlaku,” ucapnya menegaskan. {}
