Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong biro humas pemerintahan pusat maupun daerah untuk dapat kembali mengaktifkan akun-akun media sosial karena dinilai penting selain dari pengelolaan situs-situs pemerintah, juga menjadi sarana informasi yang lebih aktif.
“Jangan sampai ada akun (media sosial) pemerintahan (yang) akunnya ada, tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” ujar Meutya dalam acara Rakor dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Antara.
Media sosial dinilai sebagai salah satu sarana yang sering digunakan oleh banyak masyarakat, sehingga perlu adanya update informasi dari media sosial.
Meutya juga menyinggung perihal situs pemerintah yang diserang oleh iklan judi online, disebabkan situs tersebut tidak dikelola dengan baik.
“Mohon maaf kalau website malah sering diserang, isi masuk situs judi online. Karena salah satu target dari situs-situs judol itu masuk ke situs-situs pemerintahan,” ucap Meutya.
Maka dari itu, Meutya berpesan pada para biro humas pemerintahan, agar akun-akun media sosial serta aset pemerintah pusat dan daerah dapat dijaga dengan menyajikan informasi yang baru.
“Jadi tolong akun-akun aset-aset komunikasi yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, badan, hingga daerah, itu juga dikelola dengan baik untuk menghindari hal-hal yang negatif,” ucap Meutya.
Selain itu, Meutya juga berpesan agar insan biro humas pemerintah bisa lebih peka terhadap aspirasi dan keinginan masyarakat. Kata Meutya, atensi dari Presiden pun lahir dari hal-hal yang menjadi perhatian publik, sehingga perlu adanya kepekaan biro humas dalam merespons pesan masyarakat.
“Kita harus responsif, kita harus cepat dan peka. Kalau kita lihat atensi diberikan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian publik, itu Presiden selalu memberi atensi,” tutur Meutya.
Dalam menyerap aspirasi publik, biro humas memerlukan kepekaan untuk bisa memilah apa keinginan yang disampaikan. Jika yang disampaikan adalah ketidaksukaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, maka hal tersebut perlu dijadikan masukan bagi kementerian.
Terakhir Meutya meminta para insan biro humas dapat berkreasi, serta berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu yang dinilai yakni mengenai hasil informasi dari biro humas yang baik.
Hal ini juga menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masukan-masukan dari seluruh masyarakat, dapat diterima dan dapat didengarkan dengan baik.
“Dan ketika enak dibaca dan enak dilihat, Insya Allah masyarakat memberi masukan melalui kanal-kanal komunikasi kita, melalui biro humas,” pungkasnya. {}
