Berita Golkar – Komisi X DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen RI dan Kepala Badan Keahlian DPR RI membahas isu-isu terkait Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Marginal pada hari Selasa di Kompleks DPR RI (4/3/2025).
Rapat ini membahas masukan dan analisis terkait data-data statistik pendidikan (angka putus sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi sekolah); perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal; alokasi anggaran pendidikan di daerah 3T dalam 5 tahun terakhir dan hasil asesmen pendidikan di daerah 3T; dan hasil riset di daerah 3T dan daerah marginal.
Amalia Adininggar, Kepala BPS menyebutkan bahwa pendidikan di daerah tertinggal sangat jauh tertinggal seperti di daerah Papua. Semakin tinggi jenjang pendidikannya maka angka putus sekolahnya semakin tinggi juga. Rata-rata sekolah masyarakat Papua saat ini baru di level SD.
Toni Burhanuddin, Plt. Kepala BSKAP Kemendikdasmen RI mengungkapkan bahwa diperlukan intervensi langsung dan terarah untuk daerah-daerah 3T. Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang mendapatkan hibah buku menunjukkan kenaikan skor literasi yang signifikan meskipun berlokasi di daerah terpencil.
Redistribusi guru ASN juga menjadi kunci pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, Kemendikdasmen RI juga mendorong pemda dan satuan pendidikan untuk memanfaatkan Rapor Pendidikan agar perencanaan pendidikan lebih terukur dan terarah.
Hetifah menegaskan bahwa RDP kali ini sangat penting untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih objektif, terbaharukan dan terpercaya bagaimana potret situasi pendidikan di daerah 3T dan seberapa besar kebijakan terkait infrastruktur, maupun afirmasi pendidikan lainnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Selain itu Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perempuan ini juga menyebutkan bahwa Komisi X ingin melihat hasil asesmen baik literasi, numerasi maupun lainnya, bagaimana benchmarking ataupun perbandingan secara internasionalnya.
Hasil akhir dari Panja Pendidikan 3T ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Kami berharap rekomendasi yang diberikan nantinya tidak mengulang rekomendasi kebijakan yang telah ada. Kami ingin melihat kebijakan yang apakah tidak berpengaruh, tidak berkelanjutan atau malah meningkatkan kesenjangan. Kita juga tidak bisa menerapkan kebijakan one size fits all untuk daerah 3T,” pungkas legislator Partai Golkar asal Kaltim ini {Redaksi}
