Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mengingatkan Pertamina bahwa akibat dari dugaan korupsi BBM jenis Pertamax yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun menyebabkan BUMN Migas itu tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Oleh karena itu, Pertamina perlu menuntaskan persoalan tersebut kepada publik.
“Saya berharap ada implementasi dari sejumlah rencana Pak Dirut, sehingga bisa mengembalikan lagi kepercayaan publik,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, Plt Dirut PT. Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra dan lain-lainnya, di Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025), dikutip dari BeritaMoneter.
Lebih jauh Politisi muda Partai Golkar itu berharap ada penjelasan dalam rapat RDP ini dari Pertamina terkait kasus tersebut.
“Namun sayangnya tidak ada sama sekali. Memang tidak ada dalam agenda RDP ini, namun saya berharap ada penjelasan. Saya coba buka beberapa data yang sudah viral, misalnya ada 9 tersangka, dan (anehnya) Dirut semuanya,” ujarnya lagi.
Dikatakan Nando-sapaan akrabnya mengaku kaget saat mendapat informasi-informasi dari media sosial, dimana disebut bahwa kasus itu menyangkut pengaturan tender di Pertamina yang diduga berlangsung sejak jaman Orba.
“Ini jadi pertanyaan publik, kok baru ketahuan sekarang? Ini dugaan korupsinya banyak sekali, jadi mohon dijelaskan secara tuntas,” paparnya.
Bahkan, lanjut Nando, ada beredar pula di media sosial yang menyebutkan hanya cuma ganti pemain di Pertamina yang mau korupsi. Sehingga hal-hal seperti ini harus diclearkan.
“Entah maksudnya apa ini dengan pergantian pemain ini, jadi saya minta kasus ini jangan terulang kembali. Jadi mohon perhatian serius,” terangnya lagi.
Legislator dari Dapil Jateng ini mencermati bahwa ada dugaan mismanajemen dari PT.Pertamina. “Karena Pertamina inikan sebagai Holding, sementara yang bermasalah atau yang bermain (korupsi) ini adalah anak-anak perusahaan (sub holding). Jadi peranan Holding dimana, ataukah tidak ada pengawasan?,” paparnya.
Lebih lanjut Nanda mendesak agar para dirut yang sebelumnya harus dimintai pertanggungjawabannya. “Ya, tolong Pak Simon tanyakan, bagaimana para direksi dan komisaris sebelumnya. Apalagi gajinya miliaran rupiah, jadi harus dipertanyakan mereka itu,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengumumkan kebijakan penyesuaian harga avtur dan tiket pesawat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 2025.
Adapun langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat jelang hari raya Idul Fitri.
“Dalam mempersiapkan peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Fitri 2025 kami akan membentuk Satgas Idul Fitri mulai dari tanggal 17 Maret sampai 13 April 2025 untuk terus memastikan ketersediaan kebutuhan energi,” kata Simon dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025).
Menurut Simon, Pertamina telah menyesuaikan harga avtur dengan penurunan rata-rata sebesar 10% di 37 lokasi bandara di seluruh Indonesia. Selain itu, harga tiket penerbangan Pelita Air Services juga mengalami penurunan sebesar 15,8% selama periode mudik, yaitu antara 24 Maret hingga 7 April 2025.
“Pertamina telah melakukan penyesuaian harga avtur rata-rata 10% di 37 lokasi bandara serta penurunan 15,8% harga tiket Pelita Air Services pada periode mudik antara 24 Maret sampai 7 April 2025,” katanya.
“Tentunya kami juga akan tetap hadir memberikan layanan tambahan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses energi antara lain SPBU, agen LPG 24 jam serta Serambi My Pertamina di jalur-jalur dengan mobilitas tinggi terutama di jalur mudik, jalur-jalur yang utama sama seperti yang sudah kami lakukan pada kesempatan-kesempatan yang lalu,” paparnya. {}
