Menkomdigi Meutya Hafid: 38 Persen Kantor Desa di RI Belum Terkoneksi Dengan Internet

Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid berkomitmen akan segera mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia. Tujuannya, agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata di Tanah Air, khususnya di kantor-kantor desa yang jauh dari perkotaan.

Pasalnya, saat ini tantangan utama masih berkisar pada terbatasnya konektivitas, di mana 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses fixed broadband. Berikutnya, 38 persen kantor desa belum terhubung ke internet, dan 75 persen puskesmas memiliki koneksi yang belum memadai.

Hal ini disampaika Meutya dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Kantor BKPM Jakarta, Rabu (12/3/2025). “Kami berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata,” kata Meutya, dikutip dari RRI.

Meutya menegaskan bahwa percepatan transformasi digital menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya utama adalah memperluas akses internet, terutama bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

“Karena itu, strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus diterapkan untuk memastikan investasi yang lebih efisien dan inklusif,” ucap Meutya. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi harus terus didorong.

Meutya mengatakan bahwa Kementerian Komdigi memiliki tanggung jawab utama dalam mengakselerasi digitalisasi di sektor pemerintah, ekonomi, dan SDM digital. Ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 7 hingga 8 persen, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Digital 2045.

Sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berorientasi pada investasi strategis, Danantara diharapkan dapat memainkan peran penting. Khususnya, dalam mendukung penguatan ekosistem telekomunikasi dan digital nasional.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi dalam sektor digital merupakan langkah krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. “Kami melihat potensi besar dalam investasi digital, terutama dalam infrastruktur jaringan dan teknologi 5G,” ujarnya.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan,” kata Rosan. Dalam upaya mempercepat adopsi 5G, Kementerian Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN), seperti yang diterapkan di Malaysia.

Model ini, menurutnya, memungkinkan operator berbagi infrastruktur. Sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi.

Malaysia yang memulai implementasi 5G bersamaan dengan Indonesia pada 2021 kini telah mencapai cakupan 80 persen. Sementara Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G.

Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi. Khususnya, ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.

Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen. Sekaligus mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.

“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” ucap Meutya. {}