Berita Golkar – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan, Fraksi Partai Golkar bersama partai-partai koalisi pemerintahan sepakat mendorong reformulasi kebijakan perundang-undangan di sektor mineral dan batubara (minerba).
Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melalui mekanisme tender.
“Selama ini kita tahu, kalau ingin mendapatkan IUP harus lewat tender. Kalau lewat tender, pengusaha UMKM, pengusaha koperasi, pengusaha daerah rasanya sulit untuk menembus ruang-ruang yang ada di Jakarta, dan saya pernah merasakan itu,” kata Bahlil, dalam sambutan di acara Peringatan Nuzulul Qur’an Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam, dikutip dari Kompas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari doktrin karya-kekaryaan Golkar serta nilai-nilai keadilan ekonomi yang diajarkan dalam Al-Qur’an.
“Merujuk pada apa yang menjadi doktrin karya-kekaryaan dan Al-Qur’an tersebut, maka Fraksi Partai Golkar dengan fraksi yang ada di partai koalisi telah mengubah kebijakan dalam undang-undang untuk memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, UMKM, dan koperasi tanpa tender,” kata Bahlil.
Sebagai bentuk realisasi kebijakan ini, kata Bahlil, pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi keagamaan lainnya, termasuk gereja, komunitas Hindu, Buddha, dan Khonghucu, juga akan diberikan kesempatan yang sama.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini sulit mendapatkan akses ke sektor pertambangan.
Ia menegaskan bahwa distribusi kekayaan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, harus merata dan tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.
“Insya Allah, atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita akan membuka akses ini. Golkar menjadi salah satu partai yang mendukung hal ini agar semua bisa merata,” kata Bahlil. {}
