Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong Bappenas untuk lebih mengoptimalkan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI).
Optimalisasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang digagas oleh Bappenas menjadi elemen penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, BRIN masih menemukan beberapa hambatan dalam struktur tatakelola SDI pada tingkat kebijakan dan strategi.
“Bappenas perlu mengatasi tantangan, seperti terbatasnya kompetensi pegawai yang menguasai SDI. Selain itu ada juga tantangan belum optimalnya keterpaduan data antar level pemerintahan dan instansi vertikal,” ujar Puteri Komarudin dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (13/3/2025), dikutip dari SuaraKarya.
Puteri juga mendukung langkah dari Bappenas dalam memperkuat pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN ini merupakan pemutakhiran data diambil dari berbagai sumber yaitu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Data TerpaduKesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Harapannya, DTSEN ini akan menjadi basis data untuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Hal ini penting karena keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penentu yang dapat mendorong penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka 0 persen pada 2029,” ungkap Puteri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan DTSEN masih dalam proses pemutakhiran dan diperkirakan akan segera selesai.
“Tentu data tunggal ini tidak sempurna. Tapi, data tunggal ini bagian dari penyempurnaan. Data ini merupakan integrasi daripada data berbagai kementerian yang sekarang diintegrasikan di Badan Pusat Statistik,”jelas Menteri Rachmat.
Selain itu, Legislator Beringin Komisi Keuangan Perbankan dan juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
Hal ini lantaran tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,34 persen, dibandingkan perkotaan sebesar 6,66 persen pada September 2024.
“Bappenas harus memastikan pembangunan kawasan perkotaan prioritas dapat menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian secara maksimal.
Perlu juga dipastikan keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkas Wakil Rakyat DPR RI Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini. {}
