Berita Golkar – Gerakan 30 September (G30S) PKI atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Gerakan Satu Oktober (Gestok) telah menjadi benalu bagi sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Gestok bukan lagi menjadi bukti betapa konflik kekuasaan dan kepentingan itu nyata adanya, lebih dari itu, Gestok adalah drama paling vulgar yang ditunjukkan oleh ideologi ekstrim.
Bagi seorang anak prajurit seperti Achmad Taufan Soedirjo, tentu kejadian Gestok sudah tak asing lagi di telinganya, tentang kekejian para Cakrabirawa yang disusupi oleh PKI membantai tanpa kenal belas kasihan para Dewan Jenderal. Hingga sekarang, tak ada alasan jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan.
“Saya selalu diceritakan oleh ayah saya tentang kekejian PKI dulu membantai Dewan Jenderal. Ini selalu terngiang-ngiang di telinga dan pikiran saya sampai sekarang. G30S PKI jadi bukti betapa mengerikannya penerapan ideologi pada suatu kelompok. Saya tak bisa membayangkan jika itu terjadi kembali di masa kini,” ujar Achmad Taufan Soedirjo dikutip melalui keterangan tertulis kepada redaksi Golkarpedia pada Minggu, (01/10).
Achmad Taufan Soedirjo yang juga merupakan Kepala Badan Advokasi Hukum dan HAM Pusat GM FKPPI ini kemudian menjelaskan bahwa beruntung dewasa ini ada Partai Golkar yang senantiasa menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Dalam sejarahnya menurut pria yang bakal maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Golkar di Dapil Jabar VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini, Golkar memiliki peran sentral dalam membenamkan PKI dan ideologi komunis yang dimilikinya.
“Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi yang berideologi Pancasila saat itu, tentunya memiliki komitmen yang teguh untuk menjaga ideologinya yang saat itu mulai dirongrong oleh kekuatan anti-Pancasila, yakni PKI bersama seluruh barisan dan kekuatannya. Dengan kelompok sektoral, KINO Golkar seperti MKGR, SOKSI dan Kosgoro kita membersamai perjuangan TNI menumpas PKI,” tutur Wakil Ketua Umum Ormas MKGR ini.
Dalam perjalanannya, Achmad Taufan Soedirjo menegaskan di era kemerdekaan, reformasi dan globalisasi, berbagai tugas lain menanti Partai Golkar. Bukan lagi menjadi kekuatan politik yang membenamkan PKI, peran Golkar di era modern diharapkan dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Perannya untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional,” tutur Achmad Taufan Soedirjo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LKBH Djoeang Indonesia.
Terkait dengan polemik permintaan maaf negara pada PKI yang diterbitkan Presiden Jokowi melalui Keppres dan Inpres, Achmad Taufan Soedirjo meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan ini. Ia beralasan, bahwa persoalan PKI hingga sekarang masih belum menemui titik terang.
“Jika kemudian negara minta maaf, artinya negara bersalah, TNI bersalah, dewan jenderal yang jadi korban juga bisa turut dipersalahkan. Sebelum ada Keppres atau Inpres harusnya dilakukan lebih dahulu kajian secara komprehensif oleh Kemenkopolhukam untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi di malam 30 September itu, hasilnya dipublikasikan pada publik. Hingga kita bisa memahami, siapa yang patut disalahkan?” pungkas Achmad Taufan Soedirjo. {redaksi}
