Berita Golkar – Gelombang penolakan revisi Undang-Undang (UU) TNI terus bermunculan di berbagai tempat. Di setiap aksinya massa meminta agar revisi UU TNI yang telah disahkan untuk dibatalkan karena dikhawatirkan dapat mengaktifkan lagi dwifungsi ABRI dan melemahkan supremasi sipil.
Merespon timbulnya gejolak penolakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengungkap alasan mengapa terjadi banyak protes terhadap revisi UU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI. Menurut Iswara, terdapat informasi yang tak utuh didapat masyarakat soal revisi UU TNI.
“Setelah diberikan pemahaman yang utuh, masyarakat bisa melihat bahwa sebenarnya ini bukan undang-undang yang ada muatan terselubung,” kata Iswara, Jumat (28/3/2025), dikutip dari Detik.
“Artinya, undang-undang ini menegaskan kembali peran dan fungsi TNI. Sama sekali tidak ada niatan untuk kembali ke masa lalu, apalagi berbicara tentang Dwifungsi ABRI,” sambungnya.
Menurut Iswara, revisi undang-undang tersebut justru semakin memperjelas dan membatasi keberadaan TNI di ranah sipil. Sebab dari sebelumnya hanya dibolehkan menduduki jabatan di 10 instansi hanya ditambah menjadi 14 instansi.
“Justru aturan ini dibuat untuk menegaskan bahwa dari 10 hanya 14 (instansi). Di luar itu, sekarang harus mengundurkan diri. Mereka yang sebelumnya sudah menjabat baik sebagai sekjen, irjen, dirjen, mereka harus mundur,” tegasnya.
Iswara juga merespon adanya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat terkait isu UU TNI. Menurutnya masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasi di ruang publik. Hanya saja, dia mengingatkan agar aksi demontrasi dilakukan dengan tertib.
“Nanti kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan aspirasi, tentunya sesuai dengan aturan. Kalau itu clear and clean, perizinannya semua ada, kita siap menerima, tentu saja perwakilan, kami siap berdialog dengan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. {}
