Berita Golkar – Peringatan Hari Kartini menjadi momentum untuk menjamin pemenuhan hak yang setara bagi perempuan, termasuk di bidang keuangan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong kesetaraan akses keuangan perempuan.
“Peringatan Hari Kartini menjadi bahan refleksi supaya kita bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam hal akses dan literasi finansial, terutama bagi kaum perempuan. Ketika perempuan bisa berdaya, tentu dapat menjaga ketahanan keluarga dan menciptakan generasi yang tangguh secara finansial,” ujar Puteri dalam keterangannya saat dalam Talkshow Srikandi Inspiratif bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) pada Senin (21/4/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Menurut hasil survei OJK tahun 2024, tingkat literasi keuangan pada perempuan sudah mencapai 66,75 persen dan inklusi keuangan 76,08 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat literasi pada laki-laki sebesar 64,14 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 73,97 persen.
“Meski demikian, data OJK sendiri mencatat ada 18 persen ibu rumah tangga yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Hal ini mengingatkan kita sebagai perempuan, untuk tetap waspada terhadap promosi atau investasi yang menjanjikan keuntungan secara cepat. Kita harus ingat prinsip 2L yakni Legal dan Logis. Artinya, cek legalitasnya di OJK dan pastikan keuntungannya tidak terlalu berlebihan hingga tampak tanpa risiko,” ucap Puteri.
Selain itu, Puteri juga mengajak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk selalu hati-hati terhadap berbagai informasi tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar, tapi berujung penipuan karena justru dipekerjakan sebagai admin judi online.
“Modus penipuan seperti ini sudah marak terjadi. Data dari Kementerian P2MI menyebut ada 80 ribu PMI yang bekerja ilegal di Kamboja. Mayoritas mereka bekerja di sektor judi online dan penipuan atau scamming,” urai Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri turut mendorong kemudahan akses keuangan kepada Calon PMI. Pemerintah sendiri telah menyiapkan Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini dipermudah dan dikelola oleh Kementerian P2MI. Sejak 2015, realisasi KUR Penempatan PMI telah mencapai Rp2,3 triliun kepada lebih dari 150 ribu debitur.
“KUR ini membantu pembiayaan bagi Calon PMI, agar tidak lagi bergantung pada rentenir,” tutup Puteri.
Turut hadir dalam diskusi ini : Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta beberapa tokoh perempuan dari Komisi XI DPR RI. {}
