Berita Golkar – Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pabrik PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, dalam rangka meninjau kesiapan produksi serta sistem distribusi pupuk bersubsidi bagi petani, Sabtu (3/5/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Panggah Susanto, M.M., yang juga menjabat sebagai Ketua Panja.
Dalam peninjauan tersebut, Panggah menegaskan bahwa dari sisi fasilitas dan teknologi, PT Petrokimia Gresik telah memiliki sarana yang sangat memadai dalam mendukung kebutuhan produksi pupuk nasional.
Namun demikian, ia menyoroti bahwa tantangan utama justru terletak pada aspek distribusi, terutama terkait dengan rencana transisi kebijakan distribusi melalui koperasi.
“PT Petrokimia Gresik ini sudah sangat siap dari sisi produksi dan teknologi. Tapi titik kritisnya justru ada di distribusi. Rencana pengalihan distribusi melalui koperasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerawanan,” jelas Panggah dalam pertemuan tersebut, dikutip dari laman DPR RI.
Menurut Panggah, perubahan signifikan dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi – dari distributor swasta ke koperasi – perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengganggu suplai pupuk kepada petani. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia dalam merencanakan serta mengawal kebijakan tersebut.
“Kalau memang distribusi ingin dialihkan ke koperasi, maka transisinya harus dirancang secara benar-benar matang. Karena jika salah langkah, maka kerawanan distribusi sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Dalam dialog bersama pihak produsen, distributor, serta pengecer, Panja juga menerima sejumlah masukan dari para pelaku distribusi di lapangan. Salah satunya terkait usulan untuk mengkaji kembali margin fee yang diterima oleh distributor dan pengecer, yang selama lebih dari satu dekade dinilai tidak mengalami perubahan signifikan.
Para pengecer menyampaikan bahwa margin fee yang rendah berdampak terhadap keberlanjutan usaha mereka dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi, terutama di daerah dengan jangkauan geografis sulit.
Kunjungan ini menjadi bagian dari tugas pengawasan DPR RI untuk memastikan seluruh kebijakan subsidi pupuk tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan dan kondisi nyata petani di lapangan. {}
