Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan peringatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya agar tidak terlibat dalam praktik premanisme maupun pungutan liar (pungli).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring Penanganan Ormas yang digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Rapat strategis ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, serta berbagai unsur penting mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, intelijen, hingga tokoh masyarakat dan perwakilan ormas se-Kaltim.
Terselenggaranya rapat ini menjadi upaya konkret Pemprov Kaltim dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kaltim menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Tentu membawa konsekuensi besar bagi semua pihak untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud, dikutip dari TribunKaltim.
Dalam arahannya, Rudy menegaskan, ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan justru menciptakan keresahan sosial melalui praktik-praktik premanisme.
“Tentu praktik ini bukan saja meresahkan masyarakat, tetapi juga merusak citra daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan investor. Jika ada keadaan seperti ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.
Gubernur Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas penyelenggaraan forum strategis ini yang dianggap penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
“Forum ini menjadi momentum konsolidasi dan sinergi antara seluruh unsur, baik TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, dalam menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran, terukur, dan berkeadilan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa di Kaltim tidak ada ruang bagi ormas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Tidak boleh ormas melakukan pungli. Pungli akan mencederai ormas-ormas lainnya,” tandas Rudy.
Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa siapapun pelakunya, termasuk yang mengatasnamakan ormas, akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Pemprov Kaltim juga siap membentuk tim terpadu demi menjaga kondusifitas daerah.
“Pemprov Kaltim akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjaga kondusifitas iklim investasi, jika diperlukan kita akan segera buat tim terpadu melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat di Kaltim,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono.
Lalu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Kabinda Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan ormas dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. {}
