Berita Golkar – Memasuki semester kedua tahun anggaran 2025 realisasi anggaran baru mencapai 30 persen. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pun telah meminta dinas menggenjot belanja mereka.
APBD Bontang 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,5 triliun belum termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim. Dengan nilai tersebut artinya uang yang baru dibelanjakan pemerintah berkisar Rp 900 miliar saja.
Wali Kota Neni sudah mengumpulkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengetahui alasan serapan anggaran masih rendah. Dari pertemuan itu juga didapati masih ada OPD dengan serapan anggaranya 10 persen.
“Saya kumpulkan sudah kepala OPD. Kendalannya ada yang laporannya belum maksimal. Tapi sudah saya tekankan ubtuk dikejar serapannya,” ucap Neni kepada Klik Kaltim belum lama ini, dikutip dari KlikKaltim.
Neni menambahkan, untuk program infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga belum sepenuhnya berjalan. Mereka masih berkutat terkait masalah administrasi.
Dari pantauan Klik Kaltim, beberapa proyek yang berjalan beberapa program turap. Perbaikan drainase Jalan MT Haryono, san dinJalan Pangeran Suryanata. “Sama saja semua masih rendah-rendah. Tapi kami maksima-lah untuk Bontang berbenah,” tuturnya. {}