Alia Laksono Minta Pemprov Prioritaskan Warga Jakarta Dalam Implementasi Program Job Fair

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi Program Gubernur DKI Jakarta seperti Job Fair.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

“Seperti Jobfair yang nantinya diselenggarakan secara berkala dan memprioritaskan masyarakat DKI Jakarta sebagai penerima lapangan pekerjaan serta melibatkan perusahaan-perusahaan BUMD dalam program Jobfair tersebut,” ujar Alia dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025),  dari Akurat.

Ia menjelaskan, Jobfair tersebut juga menampilkan edukasi lapangan pekerjaan yang variatif DNA di klasifikasikan seusai dengan rentang usia, keterampilan, minat dan pengalaman kerja tanpa memandang jenjang akademis.

“Program Job Fair ini bukan hanya tentang mempertemukan pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan pelatihan bagi calon tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif,” tukasnya.

Alia juga mengatakan, Pra-RKPD menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta secara langsung dan merata.

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta secara khusus memperhatikan sektor pelayanan dasar lainnya.

“Contohnya yaitu peningkatan optimalisasi Fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama yang berkaitan dengan Ruang Laktasi ramah ibu dan anak sehingga fasum dan fasos menjadi fasilitas yang ramah dan familiar bagi masyarakat DKI Jakarta,” tuturnya.

Selain hal-hal tersebut, kata Alia, yang tak kalah serius untuk diperhatikan ialah, terkait pelayananan dan optimalisasi perparkiran yang masih banyak kurang memuaskan masyarakat.

“Terutama di wilayah Pasar gembrong Kec. Jatinegara Jakarta timur yang pengelolaannya perlu untuk ditata kembali sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang lalu lalang di sekitar wilayah Jatinegara dan sekitarnya,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Alia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program-program daerah. Termasuk mendukung peran aktif masyarakat melalui balai-balai warga yang penting untuk direvitalisasi dan difasilitasi.

“Terutama di tingkat RW guna terciptanya ide dan gagasan masyarakat melalui ruang-ruang kreatif dari tingkat RW sampai ke lapisan tertinggi masyarakat DKI Jakarta,” pungkasnya. {}