Berita Golkar – PT PLN (Persero) membutuhkan dana investasi hingga Rp42,3 triliun untuk melaksanakan Program Lisdes di 10.068 desa hingga tahun 2029 mendatang.
Sejauh ini, hingga Maret 2025, rasio elektrifikasi baru mencapai 99,83%, sementara untuk rasio desa berlistrik atau RDB sudah mencapai 99,94%.
Demikian disampaikan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI baru-baru ini.
Salah satu pertanyaan itu datang dari Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana. Anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan II dari Fraksi Partai Golkar itu menekankan beberapa hal dalam rapat tersebut.
“Golkar (pada prinsipnya) mendukung penuh Program Lisdes, pada RDP sebelumnya juga telah diidentifikasi desa-desa yang belum mendapatkan listrik,” kata Dewi, dikutip dari Daulat.
Ia meminta Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo terbuka mengenai program yang dilaksanakan. Termasuk mengenai kendala dan tantangan dilapangan dalam melaksanakan program tersebut.
Apalagi dari data yang diketahuinya, pasokan listrik misalnya di Dapil Sumsel II surplus. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak desa yang belum mendapatkan aliran listrik. “Listrik surplus tetapi kenapa di Dapil saya banyak yang belum mendapatkan penerangan,” ucap Dewi Yustiana.
Dapil Sumsel II dimaksud adalah Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, OKU Selatan, Pagaralam, Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, Prabumulih, Ogan Ilir dan Penukal Abab Lematang Ilir.
Selain itu, Dewi meminta penjelasan mengenai roadmad bauran energi terbarukan dan konvensional di Indonesia sebagaimana diatur RUU Ketenagalistrikan. Berikut investasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan keterkaitannya dengan Danantara.
Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengungkap, Program Listrik Desa akan dilakukan secara bertahap. Dimana perinciannya PLN menargetkan akan menyelesaikan 1.092 desa terlistriki pada 2025.
Selanjutnya tahun 2026, desa yang berlistriki ditargetkan sebanyak 1.278 desa, tahun 2027 sebanyak 3.822 desa, tahun 2028 sebanyak 2.124 desa dan pada tahun 2029 sebanyak 1.752 desa.
“Jadi penambahan transmisi di seantero Indonesia ini menjadi salah satu titik tumbuh pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” beber Darmawan.
Di sisi lain, Dirut PLN mengaku terbuka untuk merancang roadmap ini bersama Komisi XII. Hal ini demi mematangkan rencana tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga bisa mengundang militer guna memetakan desa untuk dilistriki tersebut.
Apalagi, jajaran PLN di masing-masing daerah juga memiliki kemampuan dalam memetakan desa yang perlu dilistriki.
“Jadi Pangdamnya bisa kami undang juga, kemudian memaparkan daerah masing-masing, dan mereka sudah sangat menguasai secara planning bagaimana ekspansinya,” ucap Darmawan. {}
