Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemberian insentif pada industri otomotif masih belum diperlukan saat ini.
Hal ini merespons permintaan pengusaha agar pemerintah kembali memberikan ragam insentif seperti saat pandemi Covid-19 untuk mendorong industri otomotif dalam negeri yang tengah lesu.
“Saat sekarang kan kita belum melihat urgensi untuk itu. Domestic economy masih kuat dan kemudian ekspor kita juga relatif masih baik,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (16/5/2025), dikutip dari Kompas.
Menurutnya, kondisi ekonomi domestik Indonesia masih kuat sehingga industri otomotif masih belum membutuhkan insentif untuk menstimulus permintaan dalam negeri.
Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar 4,98 persen di tengah berbagai gejolak global, kondisi ekonomi RI masih relatif aman dibandingkan negara lain.
Kinerja ekspor Indonesia juga masih mencatatkan pertumbuhan dengan nilai ekspor pada Maret 2025 mencapai 23,25 miliar dollar AS. Meningkat 5,95 persen dibanding ekspor Februari 2025 dan meningkat 3,16 persen dibanding Maret 2024.
Selain itu, inflasi juga masih rendah di level 1,56 persen secara year to date hingga April 2025 dan konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,87 persen pada kuartal I 2025. “Dari segi kredit yang disalurkan juga naik. Kemarin rapat terkait dengan ekonomi syariah juga terjadi peningkatan,” tambahnya.
Mengutip Kontan.co.id, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk memberikan ragam insentif untuk menggerakan permintaan dalam negeri.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mencontohkan, insentif yang bisa diberikan seperti insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil konvensional namun tidak hanya menyasar pada kendaraan listrik saja seperti saat era pandemic Covid-19.
Menurutnya, industri otomotif saat ini memerlukan perhatian khusus lantaran penjualannya sedang menurun drastis. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil wholesales pada April 2025 hanya mencapai 70.895 unit atau anjlok 27,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sedangkan penjualan ritel juga turun 25,5 persen pada April 2025 dari 76.582 unit pada Maret 2025 menjadi 57.031 unit saja pada April 2025. Saat pandemi berlangsung, pemerintah memberikan diskon pajak PPnBM ditanggung pemerintah 100 persen untuk kendaraan bermotor, kemudian diturunkan menjadi 50 persen.
Bob menyebut, saat ini setidaknya pemerintah bisa kembali memberikan diskon PPnBM bagi kendaraan konvensional sebesar 50 persen. “Otomotif itu padat karya, karena banyak yang bekerja di situ, suppliernya banyak. Industri pembiayaan bisa berkembang, asuransi dan lain sebagainya juga berkembang,” jelasnya.
Bob menambahkan, setidaknya apabila pemerintah memberikan insentif tersebut, masyarakat kelas atas menjadi tertarik untuk berbelanja di kedua sektor tersebut dan tidak menahan belanjanya.
Lebih lanjut, Bob juga menyarankan agar pemerintah memperluas batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mendorong daya beli kelas menengah, yang dinilai selama ini kurang mendapat sentuhan fiskal. {}
