DPD 1  

Nostalgia Sultan HB X Saat Hadiri Musda Partai Golkar DIY

Berita Golkar – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar DIY. Dalam kesempatan itu, Sultan mengaku seperti nostalgia.

Sebagai informasi, Sultan pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar DIY tahun 1977 hingga 1998. Jabatan itu diemban Sultan sebelum menjabat Gubernur DIY sejak 1998 silam.

“Saya menghadapi bapak-bapak sekalian seperti bernostalgia,” ungkap Sultan saat membuka sambutannya dalam pembukaan Musda XI Partai Golkar DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Minggu (18/5/2025) siang, dikutip dari Detik.

“Hanya ada tetapinya, dengan terbit Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, di situ tercantum bahwa Gubernur DIY tidak boleh menjadi kader apalagi pengurus partai politik,” sambungnya.

Dalam sambutannya, Sultan berharap ada tata krama dan semangat gotong royong dalam proses pengambilan keputusan di ranah organisasi dan kemasyarakatan. Hal itu agar musda ini dapat memperkuat sinergi antarelemen baik dari pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat.

“Saya yakin bahwa Musda XI Partai Golkar DIY ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, aspiratif, dan konstruktif, yang dapat memperkuat konsolidasi internal sekaligus menjawab tantangan eksternal di era yang terus berubah ini,” ujar Sultan.

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang hadir dalam Musda ini, mengaku lebih dulu menyempatkan diri sowan ke Sultan.

“Tadi pagi kami melakukan silaturahmi dengan Sultan, Pak Sultan ini kan selain Gubernur, tokoh bangsa, tapi juga mantan Ketua Golkar DIY tiga periode. Jadi kami minta wejangan, nasihat,” ujar Bahlil.

Adapun mengenai Musda DIY ini, Bahlil bilang, adalah musyawarah Partai Golkar di tingkat daerah yang keempat. Sebelumnya, daerah yang sudah menggelar Musda yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

“Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah, musda melahirkan minimal tiga keputusan, pertama membuat laporan program kerja, membuat rekomendasi baik eksternal maupun internal, yang terakhir adalah memilih ketua DPD 1,” pungkasnya. {}