Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Partai Golkar Firnando Ganinduto menyoroti dua hal saat melakukan RDP dengan Kementerian Perdagangan dan Ketua Asosiasi Eksportir Timah.
“Yang pertama itu adalah masalah pertambangan liar. Ini menjadi masalah pada semua BUMN, saya RDP dengan mereka, selalu menjadi masalah peti- pertambangan tanpa izin ini. ini merusak tatanan pertambangan kita. ini tolong diperhatikan pak,” kata Firnando, ditulis Rabu (21/5/2025), dikutip dari KedaiPena.
Ia menegaskan, dengan berlakunya pelarangan ekspor raw material timah, maka pilihan satu-satunya yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan added value dari komoditas tersebut melalui hilirisasi.
“Timah ini kan kita tidak bisa ekspor raw material, jadi harus ada added value, kita harus bicara hilirisasi. Dan tadi di slide ketua asosiasi eksportir timah, ini banyak keluhan, salah satunya adalah impor bea masuk solder timah 0 persen, bagaimana hilirisasi kita bisa dinaikkan jika impornya masih dibebaskan seperti ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk bisa mengkoordinasikan ini dengan instansi-kementerian terkait.
“Agar kita bisa memproteksi industri lokal, dengan cara memperketat import legal seperti, kita perkuat
Ini kan zamannya orang memberikan tarif atau bea masuk ke negara masing-masing, ini malah nol persen. Ini bisa memperlambat, saya kaget saat di laporan ketua asosiasi menyampaikan hanya 4 perusahaan yang sudah hilirisasi sejak 2022. ini kecil sekali,” ujarnya lagi.
Firnando menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung produsen lokal dan hilirisasi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada keistimewaan bagi pelaku hilirisasi timah. Ini perlu dipertimbangkan Pak Dirjen. Tolong bicara dengan kementerian terkait, karena hilirisasi ini sebuah produk dari Presiden yang harus kita dukung. Dan saya akin kementerian ESDM pun mendukung proses hilirisasi,” pungkasnya. {}
