Berita Golkar – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mencapai 91,76 persen. Capaian itu sebagian besar ditopang oleh sektor pajak daerah yang mencatat realisasi tinggi sebesar 98,44 persen. FPG juga menyoroti masih tingginya tunggakan pajak kebdaraan bermotor.
Bahkan, ironisnya, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menyoroti masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan dinas milik pejabat daerah.
Demikian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja daerah NTT tahun anggaran 2024, yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Golkar, Simprosa Rianasari Gandut, Kamis 5 Juni 2025.
Menurut dia, meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dibandingkan tahun 2023 (94,07 persen ke 96,75 persen), namun ada sumber-sumber PAD lain yang belum dikelola secara optimal.
Dia menyebut, salah satu persoalan besar adalah tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik milik pribadi, swasta, maupun kendaraan dinas milik pemerintah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Gubernur NTT terkait rendahnya capaian retribusi daerah yang hanya 44,80 persen serta tunggakan pajak kendaraan dinas, swasta maupun pribadi yang terus berulang,” tegas Rianasari Gandut, dikutip dari MediaNTT.
Fraksi Golkar juga menyoroti potensi besar PAD yang selama ini kurang tersentuh, seperti, pajak alat berat yang belum maksimal pemungutannya.
Selain itu aset daerah berupa tanah, bangunan, kebun dinas, hingga unit peternakan yang belum terdata dan dimanfaatkan dengan baik.
Hasil hutan non-kayu seperti kemiri, kenari, asam, jambu mete, cendana, madu, porang, hingga sarang burung walet yang melimpah di seluruh kabupaten/kota, hingga oemanfaatan wilayah pantai dan laut hingga 12 mil yang belum dioptimalkan dari sisi pajak dan retribusi.
Golkar menilai bahwa selama ini belum ada upaya serius dari pemerintah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset daerah di seluruh kabupaten/kota, bahkan termasuk aset di luar wilayah NTT.
“Setelah itu buat rencana pengelolaan dan simulasinya bagi pendapatan daerah, khusus untuk hasil hutan non kayu sebagai potensi besar NTT, selain mendatangkan PAD, juga pendataan yang baik akan menjadi ukuran perkembangan neraca perdagangan daerah,” tandasnya.
Segera Tindaklanjuti Temuan BPK
Fraksi Partai Golkar DPRD NTT juga meminta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena beserta jajaran pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2024.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sebagai sebuah prestasi yang dianggap menjadi standar mutu dalam era keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.
Bagi Fraksi Partai Golkar, LHP BPK RI Tahun 2024 juga menemukan dan mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelemahan pengendalian intern menggambarkan tanggung jawab pimpinan mengemban fungsi-fungsi manajemen tidak berjalan baik. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah indikasi pelanggaran hukum.
Juga ditemukan kelebihan pembayaran tunjangan, honor, biaya perjalanan dan lainnya yang jika tidak diselesaikan akan menjadi catatan buruk yang dapat mempengaruhi opini pemeriksaan pada tahun selanjutnya. Fraksi Partai Golkar meminta Gubernur memberi perhatian sungguh-sungguh untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas semua temuan dan rekemomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari. Dan diharapkan laporan hasil tindak lanjut disampaikan juga kepada DPRD.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menilai, kondisi keuangan daerah pada tahun 2024 relatif terbatas, karena ada alokasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan pencairan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah.
Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi makro daerah Provinsi NTT pada tahun 2024 berkembang cukup baik dibanding tahun 2023. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka menurun, dan tingkat inflasi juga menurun. Yang masih menjadi pergumulan besar bagi daerah adalah angka stunting yang masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah.
“Tentang stunting, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk mendasari data prevalensi sesuai hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) sehingga bisa terjadi sinkronisasi vertikal dalam perencanaan, peningkatan status gizi, dan evaluasi program. Untuk peningkatan IPM, Fraksi Partai Golkar mengharapkan koordinasi pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menemukan masalah intinya dan percepatan penanganan,” jelas dia.
Fraksi Golkar juga melihat bahwa praktik-praktik perkoperasian yang menjamur dengan bunga pinjaman yang tinggi dan sistem angsuran pinjaman harian dan mingguan yang sangat memberatkan masyarakat, perlu segera dibatasi ruang geraknya.
“Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Gubernur tentang sejauh mana kegiatan operasional pembentukan Koperasi Merah Putih, mencakup kelembagaan dan personil pengurus dan pengawas koperasi di seluruh wilayah NTT,” tandasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar DPRD NTT juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih kurang, serta rasio belanja APBD yang dinilai menurun. {}
