Berita Golkar – Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menceritakan kisah di balik penetapan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil saat memberikan kata sambutan di Smesco Convention Hall, Selasa, 10 Juni 2025. Kedatangannya saat peringatan Hari Kewirausahaan Nasional untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.
“Tadinya Bapak Presiden akan hadir, namun karena rapat terbatas belum berakhir maka kami diperintahkan untuk mewakili,” kata Bahlil, Selasa (10/6/2025), dikutip dari Tempo.
Menteri ESDM yang sempat menjabat Ketua Umum Hipmi periode 2015–2019 menceritakan soal tugas pertamanya dari Abdul Latief, salah satu pendiri himpunan tersebut. Tugasnya saat itu menetapkan setiap 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Namun ia tak kunjung berhasil mendapatkan restu dari presiden soal penetapan peringatan itu.
Baru ketika Bahlil menjadi Menteri Investasi dan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Hipmi, pemerintah akhirnya menetapkan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. “Setelah itu saya berpikir, oh ada maksudnya mungkin bahwa Presiden waktu itu mengangkat saya dulu jadi menteri, baru keputusan 10 Juni Hari Kewirausahaan itu dibuat,” kata dia.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan. “Tahun 2024 yang lalu atas bantuan Pak Menteri Investasi, Ketua Dewan Kehormatan Hipmi Bapak Bahlil Lahadalia, sebelum Pak Presiden datang ke ulang tahun Hipmi yang ke-52, beliau menandatangani kepres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Hari Kewirausahaan Nasional,” kata Akbar.
Akbar juga membeberkan kondisi Hipmi di bawa kendali Bahlil selaku ketua umum pada periode 2015–2019. Ia dan Bahlil menjadi sebagian pihak yang menginisiasi Undang-Undang Wirausaha hingga masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. “Tapi pada saat itu tidak menjadi undang-undang, tapi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja,” kata dia.
Di era kepemimpinan Bahlil sebagai ketua umum, rasio jumlah pengusaha hanya 1,6 persen. Setelah Bahlil mengemban jabatan selama sekitar 4,5 tahun, rasio jumlah pengusaha meningkat secara signifikan. “Tahun 2019 beliau (Bahlil) selesai menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Hipmi, jumlah rasio pengusaha kita naik menjadi 3,6 persen,” ujar Akbar.
Adapun saat ini jumlah rasio pengusaha adalah 3,8 persen. Akbar membeberkan kesulitan untuk menambah rasio pengusaha, salah satunya adalah permasalahan untuk menumbuhkan kelas menengah.
Akbar mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia adalah 17 persen. “Sementara di negara maju, di Cina sudah 55 persen,” kata Akbar.
Ia lalu mendesak agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kelas menengah “Karena selama ini keberpihakan pemerintah hanya pada usaha kecil.” {}
