Berita Golkar – Sorotan tajam kembali dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dadang M. Naser, kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Dalam isu pelik yang membelit Sungai Citarum, Dadang menilai BBWS terlalu kerap berlindung di balik alasan klasik: kekurangan anggaran.
“Ini makanya BBWS jangan alasan kurang anggaran, malah kerjanya lalai. Tadi kirang anggaran, kirang anggaran, tetap kerja BBWS bersama rakyat,” tegas Dadang saat ditemui usai reses di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (11/6/2025), dikutip dari RMOLJabar.
Mantan Bupati Bandung dua periode itu menekankan, meski masyarakat kerap disebut sebagai penyumbang sampah terbesar, namun beban utama pemeliharaan sungai tetap berada di pundak BBWS. Ia menyebutkan, keberadaan gulma air seperti eceng gondok yang makin masif tidak bisa diserahkan begitu saja pada kesadaran masyarakat semata.
“Rakyatlah yang buang sampah, tapi kalau eceng gondok, BBWS harus mampu meraih rakyat. Menyelesaikan eceng gondok. Karena Citarum itu tanggung jawab BBWS,” ungkapnya.
Namun, tanggung jawab itu, lanjut Dadang, tak bisa dipikul sendirian. Ia mengusulkan agar pendekatan kolaboratif ala pentahelix kembali dihidupkan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus kembali bersinergi dalam format yang lebih konkret dan terukur.
Dadang bahkan mengusulkan agar Satgas Citarum Harum, yang sempat digagas bersama almarhum Letjen Doni Monardo, diaktifkan kembali secara penuh. Menurutnya, konsep tersebut telah terbukti mampu menyatukan lintas sektor dalam satu barisan kerja nyata di lapangan.
“Dulu saya punya konsep bersama almarhum Doni Monardo, Citarum Harum. Itu jalankan lagi. Jangan ego sektoral. Semua harus bersama menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Ia menambahkan, peran aktif TNI dalam Satgas Citarum Harum juga tak bisa dikecilkan. Keberhasilan penataan lingkungan di berbagai negara, seperti Korea Selatan maupun kawasan Amazon, kerap melibatkan kekuatan militer dalam skema eksekusi lapangan.
“Satgas Citarum Harum ada lagi, tentara harus masuk di situ. Tentara sekarang di pangan turun, termasuk di lingkungan harus turun juga,” tandasnya.
Pernyataan keras Dadang M. Naser ini menjadi alarm bagi BBWS Citarum dan para pemangku kebijakan lingkungan di Jawa Barat. Di tengah memburuknya kualitas air, sedimentasi, dan ledakan eceng gondok di sejumlah titik Sungai Citarum, dorongan untuk kembali mengaktifkan skema kolaboratif menjadi tuntutan yang tak bisa lagi diabaikan.
Citarum bukan hanya urusan teknis. Ia adalah soal komitmen kolektif. Dan jika tak segera ditangani serius, bukan tidak mungkin Sungai terpanjang di Jawa Barat itu kembali masuk daftar hitam sungai terkotor dunia, seperti satu dekade silam. {}
