Berita Golkar – Komisi X DPR RI menyoroti mutu pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang dinilai belum memenuhi harapan dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap PTKL agar tidak terjadi ketimpangan kualitas dan kesempatan antara lulusan PTKL dan perguruan tinggi umum.
Agung menekankan pentingnya keterbukaan informasi hasil akreditasi PTKL sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, transparansi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dapat dimanfaatkan secara efektif.
“Budaya peningkatan mutu di beberapa perguruan tinggi kementerian dan lembaga ini kurang tercipta dengan baik. Padahal kita pemerintah, komitmennya sangat kuat sekali untuk bagaimana menciptakan pendidikan bermutu bagi masyarakat,” ujar Agung Widyantoro dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini turut mempertanyakan penyebab utama belum tumbuhnya budaya peningkatan mutu di sejumlah PTKL. Ia juga menuntut kejelasan dari hasil akreditasi yang dilakukan oleh berbagai badan akreditasi, baik yang bersifat mandiri maupun yang bernaung di bawah Badan Akreditasi Nasional.
“Kenapa sampai terjadi atau sebab-sebab apa budaya peningkatan mutu ini tidak tercipta dengan baik? Dari hasil akreditasi beberapa badan, baik itu yang mandiri maupun Badan Akreditasi Nasional kami ingin menanyakan rekomendasinya. PTKL manakah yang layak dipertahankan dan PTKL manakah yang layak untuk dievaluasi,” tegasnya.
Legislator Dapil IX Jawa Tengah ini juga menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap lulusan PTKL. Ia menilai adanya kecenderungan perekrutan langsung lulusan PTKL oleh kementerian atau lembaga terkait tanpa melalui proses seleksi terbuka, merupakan bentuk ketidakadilan yang mencederai prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua lulusan perguruan tinggi.
Pernyataan Agung Widyantoro mencerminkan dorongan kuat dari DPR untuk melakukan pemetaan menyeluruh atas kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Komisi X menilai bahwa tanpa pembenahan serius terhadap budaya mutu dan sistem rekrutmen lulusan, PTKL berisiko tertinggal dan tidak mampu bersaing secara adil dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Langkah evaluasi dan pembaruan sistem yang diusulkan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia dan menciptakan keadilan bagi seluruh lulusan perguruan tinggi, tanpa memandang asal institusinya.