Berita Golkar – Anggota Komisi V sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kabupaten Bondowoso di tingkat pusat.
Dia hadir langsung di Pendopo Bupati Raden Bagus Assra Bondowoso, Rabu (18/6/2025), memenuhi undangan resmi Bupati Abdul Hamid Wahid dalam forum pemaparan prioritas pembangunan infrastruktur.
Tak sendiri, Ali Mufti turut menggandeng jajaran strategis dari UPT Kementerian PUPR, seperti Kepala BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Jawa–Bali, Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas, Kepala BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Jatim, serta Kepala BP3KP (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Jawa IV.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Bupati Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i. Tampak pula para kepala OPD teknis, asisten daerah, serta Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Ady Kriesna.
Dalam forum tersebut, Bupati Abdul Hamid memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak daerah, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan-jembatan, pengembangan RTH (termasuk revitalisasi alun-alun), TPA, penyediaan air bersih, penerangan jalan umum, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga irigasi dan infrastruktur pendukung pariwisata kawasan Ijen Geopark.
“Total kebutuhan anggaran kami untuk menjawab problematika infrastruktur Bondowoso ini mencapai sekitar Rp 480 miliar,” ujar Bupati Bondowoso, dikutip dari JatimUpdate.
Tak hanya itu, Bupati juga menyinggung soal pentingnya reaktivasi jalur kereta api Jember–Bondowoso–Panarukan, serta usulan agar trase exit tol Probowangi mendekat ke wilayah Bondowoso.
Menanggapi hal tersebut, Ali Mufthi menyatakan dukungan penuh. Politikus senior yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini menegaskan bahwa meski Bondowoso bukan daerah pemilihannya, ia siap memperjuangkannya di pusat.
“Bondowoso memang bukan Dapil saya, tapi mulai hari ini sudah seperti Dapil saya sendiri,” tegas Ali di hadapan para kepala balai.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Ali juga berkomitmen untuk mengawal kebutuhan anggaran Bondowoso langsung ke Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
“Saya punya kewenangan di Badan Anggaran untuk menyuarakan ini. Kita akan perjuangkan semaksimal mungkin,” tandasnya.
Menurutnya, di tengah ketatnya fiskal nasional, daerah tidak boleh pasif. “Pemda harus aktif menjemput bola ke pusat. Saya akan bantu mengawal itu,” imbuh alumni Pondok Pesantren Tebuireng tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Ady Kriesna menyampaikan apresiasinya atas langkah Bupati Abdul Hamid Wahid.
“Di tengah efisiensi anggaran, tingginya angka defisit, dan absennya DAK infrastruktur untuk Bondowoso, saya mengapresiasi langkah Bupati yang mengundang anggota Komisi V DPR RI serta para kepala balai bidang infrastruktur Kementerian PUPR,” ungkap Kriesna.
Menurutnya, forum seperti ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mencari solusi atas problem infrastruktur daerah. “Ini merupakan langkah nyata Bupati untuk mengatasi PR besar infrastruktur kita,” tandasnya.
Menutup pertemuan, Bupati Abdul Hamid menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran seluruh pihak. “Semoga ikhtiar bersama ini bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi langkah maju menuju Bondowoso Berkah,” pungkasnya. {}