Berita Golkar – Para wakil rakyat dari Partai Golkar se-Jabar digembleng logika penyusunan anggaran. Terkhusus DPRD Provinsi Jabar juga diminta mendukung secara objektif rancangan anggaran yang disusun Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, Minggu (22/6). “Sebagai partai pendukung Pak Dedi, kami minta Dewan Provinsi untuk beri dukungan objektif terhadap penyusunan anggran. Yang jelas orientasinya untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya, dikutip dari JabarEkspres.
Lalu komunikasi yang harmonis juga perlu dibangun, sehingga antara eksekutif maupun legislatif bisa berkolaborasi demi kepentingan masyarakat.
Pria yang juga Gubernur Lemhanas itu melanjutkan, Jabar ini memiliki potensi besar untuk kemajuan Indonesia, karena sebagai Provinsi dengan penduduk terbanyak, beserta sejumlah potensinya. Geliat perekonomian di Jabar juga bakal berdampak pada nasional. “Jabar ini salah satu lokomotifnya Indonesia,” cetusnya.
Karena itulah dalam penyusunan anggaran juga tidak bisa sembarangan. Perlu memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, misalnya aspek penting terkait peran anggaran dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ace melanjutkan, selain soal Jabar, pihaknya juga menekankan sinergitas dengan target dan perencanaan nasional. Termasuk sejumlah visi yang dicanangkan Presiden Prabowo. “Misalnya soal Astacita Presiden. Ini kan perencanaan daerah juga harus sejalan,” bebernya.
Menurut Ace, tercapainya visi negara juga tergantung dari pemerintah daerah. Makanya sinergitas dan keselarasan itu penting. Dan hal tersebut dimulai dari perencanaan anggaran.
Yang tak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah sejumlah kaidah dan regulasi dalam penyusunan anggaran. Itu mutlak untuk dipahami para wakil rakyat. Karena memang salah satu fungsinya adalah budgeting dalam penyusunan APBD.
Bimtek ini juga bertepatan dengan sejumlah agenda peting soal anggaran, misalnya momen pembahasan Perubahan APBD 2025 baik di tingkat Provinsi maupun Kota Kabupaten, termasuk pembahasan APBD 2026 yang juga bakal dibahas dalam waktu dekat.
Misal di DPRD Jabar, saat ini Pansua P2APBD 2024 telah bergulir. Lalu pembahasan Perubahan APBD 2025 juga tengah berproses. Nantinya para anggota DPRD bakal terlibat pembahasan. Baik sebagai kapasitasnya di Komisi ataupun dalam Badan Anggaran. {}
