Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai kondisi perekonomian Indonesia masih relatif aman dari dampak konflik bersenjata antara Israel dan Iran.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik bertema “Dampak Perang Iran-Israel Terhadap Perekonomian Indonesia” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) secara daring pada Minggu (29/6/2025) sore.
Menurut Politikus Partai Golkar itu, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan stabilitas yang baik, diantaranya IHSG masih bertahan dari gejolak. “Nilai tukar rupiah terhadap (dolar Amerika Serikat (USD) juga masih stabil,” imbuhnya, dikutip dari Liputan6.
Selain itu, harga minyak dunia masih berada di bawah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan APBN 2025 sebesar USD 82 per barel. “Harga minyak masih dalam range moderat, situasi ini harus kita jaga,” ucap Misbakhun.
Namun, ia mewanti-wanti jika harga minyak dunia melewati USD 100 per barel, atau bahkan menyentuh USD 140 per barel, maka beban subsidi BBM akan meningkat.
“Apakah itu ditanggung pemerintah, atau dengan menaikkan harga (BBM). Pasti pemerintah memikirkan ulang. Risiko kenaikan harga BBM pasti ke inflasi,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menyebut kenaikan harga minyak dunia juga membawa potensi manfaat bagi Indonesia, antara lain, harga ekspor minyak Indonesia akan meningkat, serta komoditas lain seperti batu bara dan mineral juga akan ikut naik.
Indikator lain yang membuat Misbakhun tetap optimistis ialah pndapatan negara di APBN 2025 per Mei 2025 yang mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target. Jumlah itu bersumber dari pemasukan perpajakan sebesar Rp 806,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 188,7 trilun.
Adapun belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun. Dengan demikian, defisitnya di angka Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2025 yang ditargetkan mencapai Rp 24 ribu triliun. “Angka defisitnya masih 0,09 persen dari PDB,” tuturnya.
Karena itu, Misbakhun menilai konflik Israel-Iran menjadi semacam ujian ketahanan fiskal nasional. Selama harga minyak tetap terkendali, APBN masih dalam posisi aman tanpa perlu mengubah tata kelola pembiayaan.
Namun, sepanjang harga minyak terjaga, Misbakhun meyakini APBN masih aman. “Pemerintah tidak perlu memberikan governance financing (tata kelola pembiayaan) yang baru,” katanya.
Misbakhun menegaskan pentingnya para pembantu Presiden Prabowo menyodorkan data yang sahih. “Pengelola fiskal harus memberikan data detail kepada Bapak Presiden,” katanya. {}
