Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasinya atas kondisi asrama haji Balikpapan yang dinilai sudah sangat baik. Ia bahkan menyebutkan bahwa dari seluruh asrama haji di Indonesia ada dua yang saat ini dianggap terbaik, yaitu Balikpapan dan Makassar.
“Saya lihat kondisinya sudah baik sekali. Kita harapkan nanti dengan kondisi asrama haji yang sudah baik ini bisa dioptimalkan,” ujar Singgih kepada Parlementaria usai pertemuan komisi VIII dengan Kakanwil kementerian agama Kalimantan Timur beserta jajaran dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar pengelolaan asrama haji dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda), mengingat luas lahan asrama haji Balikpapan yang mencapai hampir sembilan hektare.
Ia mengusulkan agar fasilitas PLU (Penginapan Luar Umum) dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang tiga yang representatif dan mampu menghasilkan pendapatan negara.
“Di belakang asrama juga luas, dekat pantai, bisa dikembangkan jadi tempat wisata atau rekreasi. Jadi tidak hanya untuk haji, tapi juga mendatangkan manfaat ekonomi untuk daerah dan negara,” terangnya.
Terkait pelayanan jemaah, Singgih menegaskan bahwa selama fase keberangkatan haji di tahun ini tidak ada keluhan berarti yang diterima. Baik dari sisi konsumsi, transportasi, maupun akomodasi, semua berjalan dengan baik. Namun demikian, ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam aspek pendataan dan kesehatan jemaah.’
“Ke depan yang perlu ditingkatkan itu pendataan. Harus jelas datanya berapa, tahapan keberangkatannya bagaimana. Termasuk juga soal kesehatan. Banyak keluhan dari Arab Saudi kenapa yang diberangkatkan justru jemaah lanjut usia dan sakit-sakitan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Anggota dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini juga berharap pada tahun 2026 nanti, ketika Badan Penyelenggara (BP) Haji mulai mengambil alih operasional secara penuh, permasalahan seperti ini bisa diatasi. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah sinergi lebih erat antara BP Haji dan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat sebelum keberangkatan.
“Kalau memang sudah tidak mampu secara fisik, seharusnya bisa diwakilkan. Itu lebih baik daripada memaksakan diri dan menimbulkan risiko besar di tanah suci,” pungkasnya. {}
