Berita Golkar – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa kelalaian manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki konsekuensi besar, baik dari sisi ekologis maupun sosial.
Hal ini disampaikan saat ia mengulas kembali insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018 yang hingga kini menjadi catatan hitam dalam sejarah lingkungan daerah tersebut.
“Ini bukan karena alam, bukan karena kesengajaan, tapi karena kelalaian. Dan kelalaian ini sangat mahal konsekuensinya,” tegas Gubernur Harum, dikutip dari IniBalikpapan.
Dalam insiden itu, Gubernur mengenang besarnya semangat gotong royong dari semua pihak — masyarakat, Forkopimda, dan jajaran pemerintahan — yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan limbah minyak.
Ia juga secara khusus mengapresiasi peran Pj. Wali Kota Balikpapan saat itu yang dinilai berhasil memobilisasi dukungan lintas sektor dalam mengatasi dampak lingkungan secara cepat dan efektif.
Soroti Aktivitas STS, Gubernur Harum Desak Sidak Lingkungan di Perairan Balikpapan
Gubernur juga menyinggung persoalan serius lainnya: pencemaran akibat kegiatan Ship-to-Ship Transfer (STS) yang masih terjadi di perairan Balikpapan. Ia mendesak agar kegiatan ini dikaji secara komprehensif dan tak ragu dilakukan inspeksi mendadak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Perlu kajian menyeluruh terhadap pencemaran yang dihasilkan kegiatan STS. Saya harap ada sidak langsung dari kementerian,” ujarnya tegas.
Aktivitas STS, yang sering dilakukan di jalur perairan sibuk Balikpapan, disinyalir memberi dampak jangka panjang terhadap kualitas air laut, biota pesisir, dan kesehatan masyarakat.
Penekanan pada pengawasan ini memperkuat posisi Kaltim sebagai provinsi yang tak hanya kaya sumber daya, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
Pusdal LH Diresmikan, Kaltim Didorong Jadi Model Pengelolaan Lingkungan Kalimantan
Gubernur Harum menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Kalimantan di Balikpapan adalah langkah strategis untuk memperkuat pengawasan lingkungan regional.
Keberadaan lembaga ini akan mempercepat respons terhadap bencana ekologis dan memperkuat kapasitas pengawasan berbasis data dan teknologi.
“Kami ingin Kaltim jadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati Kalimantan,” ujarnya optimistis.
Dengan kantor ini, diharapkan tata kelola lingkungan di Kaltim akan menjadi lebih adaptif, progresif, dan berorientasi jangka panjang, terutama menghadapi tantangan dari pembangunan besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung. {}
