Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A. Rozak, menyoroti keberadaan terminal tipe A yang telah dibangun, tetapi tidak termanfaatkan secara optimal akibat perubahan pola transportasi masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan terkait Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Hanan meminta Kementerian Perhubungan untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap terminal-terminal tipe A di seluruh Indonesia yang telah dibangun pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, sebelum memulai pembangunan baru pada 2026.
“Saya lihat di 2026 ada pembangunan terminal-terminal tipe A. Sebelum ini direalisasikan, saya mohon terminal-terminal yang sudah terbangun di tahun-tahun sebelumnya ini tolong dievaluasi,” ujar Hanan, dikutip dari laman DPR RI.
Ia mencontohkan kondisi terminal di daerah kediamannya di Lampung yang saat ini tampak tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Menurutnya, banyak terminal besar kini sepi dan kosong karena pergeseran sistem transportasi yang beralih ke layanan angkutan berbasis daring.
Akibatnya, kendaraan umum seperti bus tidak lagi masuk ke terminal, dan malah berhenti di simpang-simpang jalan untuk menjemput penumpang.
“Investasi beratus-ratus miliar, tapi terminalnya kosong. Mohon maaf, saya sampaikan ada terminal dekat kediaman saya di Lampung, terminalnya besar, sekarang kosong, tidak digunakan bus-bus. Mobil-mobil kecil malah parkirnya di perempatan-perempatan untuk jemput penumpang,” tegas Hanan.
Ia pun mendesak agar fenomena ini dikaji lebih mendalam untuk mengetahui akar permasalahan dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi betul-betul tepat guna.
Meski demikian, Hanan A. Rozak menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp13,2 triliun untuk Kementerian Perhubungan dalam RKA 2026. Ia menilai kebutuhan ideal Kemenhub mencapai Rp48 triliun, sementara pagu indikatif baru sebesar Rp24 triliun lebih.
“Kami sangat mendukung usulan tambahan Rp13,2 triliun untuk 2026. Supaya kerja Kementerian Perhubungan bisa maksimal dan optimal, ini perlu kita perjuangkan, terutama kawan-kawan di Badan Anggaran dari Komisi V,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. {}
