Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi A Alia Noorayu Laksono mengatakan, pihaknya mendorong penyerapan anggaran pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran.
Demikian terungkap saat Komisi A DPRD DKI Jakarta melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja dari perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta 7 Juli hingga 9 Juli 2025 di ruang rapat Komisi A, Gedung DPRD DKI Jakarta.
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A Inggard Jhosua Wakil Ketua Komisi A, Alia Noorayu Laksono dan Sekretaris Komisi A, Mujiono serta dihadiri oleh para anggota Komisi A.
Turut hadir pejabat dari perangkat daerah terkait, antara lain Seluruh Wali Kota dan bupati Administratif DKJ, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Agenda rapat kerja difokuskan pada pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Rancangan Perubahan Prioritas DNA Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.
Komisi A menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Legislator Partai Golkar itu menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
Hal ini guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh perangkat daerah sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Dan tentunya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencapai target-target yang sudah direncanakan,” kata Alias melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (10/7/2025), dikutip dari Akurat.
Alia juga menyampaikan, apa yang menjadi target capaian, terutama penyerapan Anggaran OPD yang masih minim untuk segera direalisasikan dan ditingkatkan penyerapannya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang capaian penyerapan Anggarannya masih di kisaran 17 persen.
Ia menegaskan, bencana banjir yang belakangan intens terjadi di titik-titik Ibukota bisa menjadi peluang bagi BPBD untuk mendapatkan poin penyerapan anggaran melalui penanggulangan bencana, pendistribusian bantuan logistik, dan program program yang menjadi rencana kerja BPBD itu sendiri.
Menurutnya, koordinasi dan kerjasama tim penting menjadi salah satu variabel utama dalam mengoptimalkan target-target yang sudah dirancang.
Dirinya juga berharap agar Diskominfotik segera mampu mengimplementasikan apa yang menjadi ide dan program besar Gubernur Pramono Anung, terutama soal pengelolaan CCTV yang diharapkan mampu mengurangi tindak kriminal. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program tersebut.
“Hari ini CCTV bukan lagi hanya menjadi recording semata, namun alangkah lebih baik jika pengelolaan CCTV mampu menjadi smart CCTV yang secara sistem dan teknologi mampu menjadi Detektor pelaku kejahatan dan penghantar notifikasi bagi penyelenggara ketertiban dan keamanan sehingga Mampu lebih responsif dalam menjalankan fungsi Pelayanan Publik,” pungkas Alia.
Ia mengungkapkan, hasil rapat kerja ini akan menjadi bahan rekomendasi Komisi A dalam proses pembahasan selanjutnya, Baik di tingkat internal DPRD maupun dalam forum bersama Mitra OPD di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, guna merajut Koordinasi dan mencapai tujuan besar seluruh elemen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. {}
