Berita Golkar – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa tidak ada sekolah negeri di Kota Taman yang boleh mewajibkan orangtua siswa membeli seragam. Jika terbukti, kepala sekolah bisa dicopot dari jabatannya.
“Kalau ada yang masih menjual seragam dan memaksakan orangtua untuk beli, siap-siap dicopot. Itu hasil temuan Ombudsman,” kata Neni kepada Pranala, Selasa (22/7/2025).
Larangan ini, lanjutnya, sudah dituangkan dalam surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam dasar bagi 38 ribu pelajar di seluruh Kota Bontang.
“Orangtua boleh jahit sendiri kalau ingin. Tapi tidak boleh dipaksa beli dari sekolah,” ujarnya.
Seragam yang disiapkan pemerintah meliputi seragam nasional—putih merah untuk SD dan putih biru untuk SMP—serta seragam batik, sepatu, tas sekolah, dan buku tulis. Namun untuk seragam olahraga, memang diserahkan kepada masing-masing sekolah.
“Tapi itu pun tidak boleh diwajibkan. Tidak boleh ada tekanan kepada orangtua murid,” tegas Neni.
Sikap tegas ini muncul setelah muncul keluhan dari orangtua siswa terkait dugaan praktik jual beli seragam dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah sekolah.
Disdikbud Bontang tak tinggal diam. Usai menggelar pertemuan tertutup dengan seluruh kepala sekolah SD dan SMP pada Minggu (20/7/2025), surat teguran langsung diterbitkan.
Langkah ini diambil untuk melindungi hak orangtua murid dan memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif, tanpa membebani masyarakat dengan pungutan tambahan. “Kami ingin semua anak punya hak yang sama. Tak boleh ada diskriminasi hanya karena persoalan seragam,” tutup Neni. {}
