Berita Golkar – Partai Golkar menilai penunjukkan gubernur oleh pemerintah pusat akan berdampak kurang baik bagi daerah. Idealnya, dalam penunjukkan kepala daerah harus ada keterlibatan dari masyarakat daerah tersebut.
“Muncul opsi gubernur ditunjuk oleh pusat dan atau ditunjuk oleh DPRD. Opsinya diperbanyak saja,” kata Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji di Surabaya, Jumat (25/7/2025).
Dikatakan olehnya satu hal yang harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat daerah harus dan wajib dilakukan. ”Untuk bentuknya seperti apa nanti di formulasikan,” tuturnya, dikutip dari NusantaraNews.
Jika gubernur ditunjuk pusat, Sarmuji mengatakan pihaknya khawatir tidak ada keterikatan kepala daerah dengan yang dipimpinnya.
“Kalau ada mekanisme masyarakat bisa terlibat baik langsung maupun tidak langsung, peluang besar kepala daerah yang terpilih punya komitmen untuk memajukan daerahnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
”Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional.”
Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).
Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
“Pola yang pertama, gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat, gubernur. Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya. {}
