Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, angkat bicara soal wacana kebijakan pemerintah yang akan menetapkan hanya satu jenis kualifikasi beras, yakni standar premium. Menurutnya, gagasan penghapusan klasifikasi beras ini perlu dikaji secara cermat karena berpotensi menimbulkan dampak serius bagi petani, konsumen, hingga Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Kita harus hati-hati. Kalau hanya ada satu standar premium, bagaimana nasib masyarakat yang penghasilannya rendah? Mereka pasti akan kesulitan menjangkau harga beras yang lebih mahal. Ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat,” ujar Firman.
Ia menilai, keberadaan berbagai klasifikasi beras selama ini justru menjadi bentuk fleksibilitas pasar yang menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Jika opsi beras medium dan kualitas di bawahnya dihapus, maka masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak pertama yang terdampak secara langsung.
Tak hanya konsumen, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti dampak serius bagi para petani. Menurutnya, bila Bulog hanya diberi mandat untuk menyerap beras dengan kriteria premium, maka petani yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan kesulitan menjual hasil panennya.
“Ini bisa menciptakan efek domino. Petani kecil bisa terancam rugi karena produksinya tidak terserap. Kalau ini terjadi dalam skala luas, maka produksi nasional justru bisa menurun karena petani enggan menanam kembali,” jelas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi beban tambahan bagi Bulog. Apabila lembaga tersebut diwajibkan menyerap beras premium, sementara suplai yang tersedia tidak seluruhnya sesuai standar, maka potensi kerugian menjadi besar. Firman menekankan perlunya perhitungan matang agar peran Bulog sebagai penyangga pangan tidak terganggu.
Dalam pandangannya, solusi paling realistis adalah tetap mempertahankan klasifikasi beras, termasuk kategori medium, dengan jaminan mutu yang layak bagi konsumen. “Standar beras medium penting untuk tetap ada. Tapi tentu mutunya harus tetap dikawal agar layak dikonsumsi dan tidak merugikan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo.
Firman juga mewanti-wanti kemungkinan celah impor beras premium jika hanya ada satu klasifikasi standar. Ia menekankan pentingnya regulasi ketat agar penerapan standar premium tidak membuka ruang bagi banjirnya impor yang justru mematikan pasar petani lokal.
“Kalau kita tidak hati-hati, justru ini bisa jadi dalih untuk impor beras premium secara besar-besaran. Petani kita yang jadi korban. Padahal kita ingin memperkuat ketahanan pangan dari dalam negeri,” tutup Firman.
Politisi senior Partai Golkar itu meminta pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan ini. Ia menegaskan, kebijakan pangan harus berpihak pada rakyat banyak dan memastikan keseimbangan antara produsen dan konsumen.
“Intinya, jangan sampai satu kebijakan justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Kita perlu solusi yang adil bagi semua pihak,” tandasnya.
